WINA CANDRA, 031042198 N (2012) AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS ANAK DAN HARTA BENDA PERKAWINAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-candrawina-22850-4.abstr-i.pdf Download (264kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-candrawina-22850-13full.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) adalah UU Perkawinan Nasional, dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syaratsyarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Kasus yang dibahas di dalam tesis ini adalah tentang pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri pertama terhadap perkawinan yang telah berjalan antara suaminya dengan istri kedua. Dalam perkawinan kedua, perkawinan tersebut berlangsung tanpa sepengetahuan dan seizin dari istrinya. Pada perkawinan kedua, laki-laki tersebut memalsukan identitasnya. Setelah beberapa tahun kemudian, istri pertama mengetahui bahwa suaminya kawin dengan wanita lain. Berdasarkan hal tersebut maka ada dua permasalahan yang dibahas yaitu mengenai akibat hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan kedua dan harta benda perkawinan dalam suatu perkawinan yang dibatalkan karena masih terikat dengan perkawinan pertama, dan ratio decidendi putusan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan. Adapun pendekatan masalah yang dipergunakan dalam mengkaji kedua permasalahan tersebut adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Akibat hukum terhadap status anak dan harta benda perkawinan dalam suatu perkawinan yang telah dibatalkan pengadilan karena masih terikat dengan perkawinan pertama adalah pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, dan tetap merupakan anak yang sah dari kedua orang tuanya. Sedangkan terhadap harta benda perkawinan yang dibatalkan karena masih terikat dengan perkawinan pertama adalah keputusan pembatalan perkawinan tersebut berlaku surut terhadap harta bersama dalam perkawinan yang dibatalkan, walaupun terhadap suami atau istri di dalam perkawinan yang dibatalkan adalah beritikad baik. Maka, harta bersama dianggap tidak pernah ada akibat pembatalan perkawinan melalui putusan pengadilan tersebut.

Actions (login required)

View Item