MOHAMMAD MA’MUN, 031042037 (2012) JAMINAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DALAM PENDAFTARAN LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIPIKASI TANAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-mamunmoham-23126-halaman-t.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-mamunmoham-23126-FULL TEXT_2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan upaya yang diadakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria. Pendaftaran tanah akan menghasilkan kepastian bukti hak atas tanah sebagai dasar status kepemilikan tanah yang disebut sertipikat. Pendaftaran tanah yang sudah cukup lama diadakan, ternyata belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah atau faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya pendaftaran tanah terhadap jaminan kepastian hukum di antaranya adalah: ketentuan hukumnya sendiri yang kurang memberikan kemungkinan untuk melaksanakan pendaftaran tanah dalam waktu yang singkat, juga mahalnya biaya pendaftaran tanah sehingga tidak terjangkau oleh golongan ekonomi lemah. Untuk mengatasi kendala-kendala atau faktor-faktor tersebut, BPN telah melakukan upaya-upaya konkrit, yaitu dengan merealisasikan beberapa programnya, di antaranya adalah Prona, ajudikasi, dan SMS. Disamping itu, ada satu program lagi yang merupakan terobosan kebijakan yang paling diandalkan saat ini, yakni Larasita, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Larasita merupakan layanan sistem front office mobile secara online dengan Kantor Pertanahan setempat. Larasita dimaksudkan untuk menekan beban biaya transportasi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang ingin mengurus administrasi pertanahan. Dengan Larasita jarak menjadi tidak menjadi kendala. Juga, tidak perlu menggunakan jasa calo. Melalui pendaftaran Larasita, jaminan kepastian hukum hak atas tanah dapat diberikan kepada masyarakat sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa, terutama pada lokasi yang jauh dari Kantor Pertanahan. Untuk kelancaran pelaksanaan Larasita, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada Koordinator Tim Larasita. Kewenangan yang akan didelegasikan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Kantor Pertanahan, sarana dan prasarana atau kesiapan Larasita pada Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, maka sertipikat hak atas tanah yang dihasilkan dari pendaftaran tanah melalui Larasita dapat saja ditandatangani oleh Koordinator Tim Larasita, asalkan ada pendelegasian kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN. Dengan demikian, sertipikat hak atas tanah yang ditandatangani bukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah melalui Larasita tetap dapat memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Kata Kunci : Jaminan Kepastian Hukum, Hak atas Tanah, Pendaftaran Tanah, Larasita

Actions (login required)

View Item