URSULA MARIDA MULYATE, 031042150 (2012) KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DARI PAJAK PUSAT KE PAJAK DAERAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-mulyateurs-23205-4.abstra-.pdf Download (311kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-mulyateurs-23205-12full.pdf Restricted to Registered users only Download (669kB) | Request a copy

Abstract

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisa ratio legis pelimpahan pemungutan PBB dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah dan juga untuk menganalisa upaya penyelesaian hukum dalam periode masa transisi jika terdapat atau terjadi kesalahan pengadministrasian pembayaran pajak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, dengan menginventarisir peratutan perundang-undangan, literaturliteratur dan bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan dari pajak pusat ke pajak daerah. Menurut hasil dari penelitian tesis ini menunjukkan bahwa: Pertama, setiap jenis pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Penyerahan PBB sebagai pajak daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada dasarnya sudah dapat dilaksanakan tetapi perlu pula dilengkapi dengan Perda PBB yang berlaku di daerah setempat, sehingga menjamin kepastian hukum tidak merugikan masyarakat selaku wajib pajak. Setelah adanya pelimpahan wewenang pemungutan PBB ini, maka PBB secara penuh dikelola menjadi pajak daerah dan seluruh penerimaan PBB-P2 menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Dengan pelimpahan itu, pemerintah daerah bisa melakukan sinkronisasi kebijakan penerimaan dengan belanja daerah dan kebijakan lainnya, juga mengoptimalkan potensi penerimaan PBB sesuai karakteristik dan potensi daerah, serta dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah, kualitas pelayanan publik dan PAD. Kedua, pada umumnya sengketa pajak yang ditimbulkan dengan adanya pelimpahan wewenang pemungutan PBB dari pajak pusat menjadi pajak daerah ini adalah adanya kesalahan data yang diperoleh fiskus yang menjadi dasar pemungutan pajak kepada wajib pajak, sehingga terjadi selisih pendapat antara wajib pajak dengan fiskus mengenai besarnya pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, cara penyelesaian sengketa pajaknya ditempuh dengan pengajuan keberatan, yang kemudian dapat ditindaklanjuti kepada banding, serta tidak menutup kemungkinan adanya gugatan dan peninjauan kembali.

Actions (login required)

View Item