Agus Prasetya Raharja, 031043128 (2012) Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Yang Berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-raharjaagu-26558-7.-abstr-i.pdf Download (220kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 12.pdf Restricted to Registered users only Download (916kB) | Request a copy

Abstract

Kontrak kerja konstruksi pemerintah mempunyai aspek hukum yang multi dimensi. Hal ini karena kontrak kerja konstruksi mempunyai beberapa aspek hukum yang terkait. Aspek hukum yang terkait dengan kontrak kerja konstuksi pemerintah diantaranya aspek hukum privat, aspek hukum publik, dan aspek hukum administrasi. Apek hukum terkait dengan kontrak kerja konstruksi pemerintah ini dalam pelaksanannya berlandaskan pada beberapa kerangka norma hukum, diantaranya : Burgelijkwetboek (BW/KUHPerdata), Indonesian Code Penal Law (Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 / KUHPidana), Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pemerintah seringkali terjadi permasalahan, yang tentunya untuk mengidentifikasi permasalahan itu dan memberikan pernyelesaian dengan menggunakan aspek-aspek hukum terkait secara cermat seringkali mengalami kerumitan. Diantara beberapa kerumitan dalam mengurai aspek hukum terkait ini penulis membatasi judul dan permasalahan dalam kontrak kerja konstruksi pemerintah yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Implikasi tindak pidana korupsi ini dapat terjadi karena kontrak kerja konstruksi pemerintah dilihat dari subyek hukumnya yaitu pengguna jasa adalah dari unsur pemerintah dan sumber dananya berasal dari limitasi keuangan negara. Aspek hukum yang terkait dengan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pemerintah yang berimplikasi tindak pidana korupsi inipun seringkali terjadi kesulitan untuk menentukan batasanya antara fakta-fakta hukum mana yang merupakan cidera janji (wanprestas) terkait dengan dimensi hukum privat dan fakta-fakta hukum mana yang merupakan melawan hukum (wederrechtelijk) pidana korupsi terkait dengan dimensi hukum publik. Untuk memjawab permasalahan tersebut, penulis memberikan satu contoh kasus dalam kontrak kerja konstruksi pemerintah dan mencoba melakukan analisa sehingga dapat memberikan batasan-batasan diantara kedua dimensi hukum tersebut (privat dan publik). Dari hasil analisa penulis menggunakan logika hukum dan penafsiran hukum, maka diperoleh suatu kesimpulan yang merupakan batasan terhadap fakta-fakta hukum mana yang termasuk cidera janji (wanprestasi) dan mana yang termasuk melawan hukum (wederrechtelijk) tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pemerintah. Batasan tersebut dapat diketahui dari indikasi fakta-fakta hukum yang dirumuskan berbagai berikut : 1. Dikatakan cidera janji (wanprestasi) jika penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi tidak sesuai kontrak baik waktu penyelesaian pekerjaan, kualitas pekerjaan maupun kuantitas pekerjaan yang diserahkan kepada pengguna jasa sesuai fakta yang kekurang dari spesfikasi isi kontrak. 2. Dikatakan melawan hukum (wederrechtelijk) dalam tindak pidana korupsi jika penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan kontrak pekerjaan konstruksi tidak sesuai dengan spesifikasi isi kontrak baik waktu penyelesaian pekerjaan, kualitas pekerjaan maupun kuantitas pekerjaan, selanjutnya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan ini diserahkan kepada pengguna jasa konstruksi seolah-olah sesuai spesifikasi kontrak, dengan formulasi perbuatan tambahan untuk menutupi/mengelabuhi fakta adanya ketidaksesuaian spesifikasi kontrak, yang mana sering kali dilakukan dengan tindakan kolusi baik dengan pihak konsultan pengawas atau pengguna jasa.

Actions (login required)

View Item