DEWI VERYANI, 031044022 (2011) KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP LAYANAN KEARSIPAN PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-veryanidew-26779-3.-abstr-k.pdf Download (186kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 4.pdf Restricted to Registered users only Download (775kB) | Request a copy

Abstract

Implikasi Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan sejalan dengan meningkatnya daya kritis masyarakat, adalah peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sehingga apabila suatu saat terjadi ketimpangan atau permasalahan dalam pelayanan publik, maka akan banyak pengaduan masyarakat berkaitan dengan kualitas pelayanan publik tersebut. Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan, juga merupakan implikasi yang akan dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Dan hal tersebut dapat meningkatkan minat dan keinginan masyarakat untuk berperan serta dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Implikasi terhadap penyelenggara pemerintahan daerah untuk mengklasifikasi berbagai informasi publik di daerah, memberikan suatu konsekuensi pada struktur pemerintahan daerah yaitu kebutuhan untuk membentuk Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk pengelolaan layanan dan penyebaran informasi. Karena dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi , maka dapat diartikan bahwa layanan informasi publik juga merupakan salah satu layanan kepada publik yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga di daerah perlu dibentuk SKPD yang khusus menangani layanan informasi publik yang terpadu dan satu pintu. Layanan informasi publik yang terpadu dan satu pintu bertujuan untuk memaksimalkan layanan informasi publik oleh pemerintah daerah dan pengelolaan data dan informasi dari badan-badan publik, sehingga badan-badan publik tersebut dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi utamanya tanpa terganggu oleh berbagai urusan yang berkaitan dengan layanan informasi publik. Pada beberapa kabupaten/kota penamaan instansi, salah satunya adalah Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, dengan adanya Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, merupakan Undang-Undang yang mendukung Keterbukaan informasi publik.

Actions (login required)

View Item