RURY DAMAYANTI, 030810733 M (2012) PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH KEPADA KECAMATAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 29 TAHUN 2009. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-damayantir-23273-3.abstr-k.pdf Download (144kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 8.pdf Restricted to Registered users only Download (609kB) | Request a copy

Abstract

Dilaksanakannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 membawa konsekuensi logis terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah khususnya di Kecamatan, dimana Kecamatan hanya melaksanakan tugas umum dan pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota. Demikian halnya di Kecamatan, pada tataran implementasi ternyata belum sepenuhnya mampu menterjemahkan dan melaksanakan maksud dari aturan tersebut secara efektif. Hal ini diperkirakan karena jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat belum sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian kemampuan pegawai yang belum sepenuhnya siap, serta kurangnya motivasi dan lemahnya koordinasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berangkat dari permasalahan tersebut, rumusan masalah yang di angkat dalam. Tesis ini meliputi apa konsep pelimpahan wewenang dari Walikota kepada Camat, kemudian apakah pertanggungjawaban kewenangan bagi camat yang menerima pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah kepada Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2009. Hasilnya menunjukkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan dalam menunjang tugas dan fungsi Camat dikarenakan belum sesuainya antara jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kebutuhan, masih rendahnya kemampuan pegawai dalam menghadapi perubahan yang ada, rendahnya tingkat motivasi pegawai serta lemahnya pelaksanaan fungsi koordinasi. Hal tersebut dikuatkan dengan pengujian hipotesis yang menghasilkan bahwa terdapat hubungan yang positip dan signifikan antara pelimpahan kewenangan dengan efektivitas, kemampuan pegawai dengan efektivitas, motivasi dengan efektivitas, koordinasi dengan efektivitas, serta antara pelimpahan kewenangan, kemampuan pegawai, motivasi, dan koordinasi dengan efektivitas. Sedangkan upaya yang dilakukan Camat dalam menyelesaikan permasalahan meliputi upaya secara internal yakni peningkatan sumber daya pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai, dan penegakan reward dan punishment. Kemudian upaya secara eksternal meliputi usulan reformasi kelembagaan di tingkat kecamatan dan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait. Tesis ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam mengembangkan organisasi kecamatan sehingga dalam implementasinya mampu mendukung pelaksanaan otonorni daerah. Oleh sebab itu saran penulis guna mewujudkan hal tersebut adalah dengan mendefinisi sebagian kewenangan Bupati/Walikota yang dilimpahkan kepada Camat yang dapat ditempuh melalui pola seragam, pola tidak seragam (heterogen), pola campuran. Kemudian guna menunjang pelimpahan tersebut perlu adanya sumber daya yang kualified serta anggaran yang memadai.

Actions (login required)

View Item