S U L A I M A N, 031044029 (2012) IMPLEMENTASI PASAL 107 AYAT (4)UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2004 BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN PEMILUKADA PUTARAN KEDUA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-sulaiman-23329-4.abstr-s.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) | Request a copy
	Text (FULL TEXT) 14.pdf Restricted to Registered users only Download (808kB) | Request a copy

Abstract

Pergeseran sistem politik yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah melahirkan Pemilukada secara langsung. Pemilukada sebelumnya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menggunakan cara perwakilan di DPRD. Sistem Pemilukada langsung sebagaimana Pasal 107 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 menggunakan sistem dua putaran (two round atau run-off sistem) akan menyedot banyak anggaran, di tengah keharusan untuk mengalokasikan kebutuhan rutin maupun kebutuhan anggaran pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pemilukada langsung dengan sistem suara terbanyak yang dilaksanakan cukup satu putaran atau yang dikenal dengan sistem mayoritas sederhana (simple majority) merupakan sistem Pemilukada yang sederhana dan efisien. Ditinjau dari segi penganggaran, dengan sistem suara terbanyak pemerintah tidak harus mencadangkan anggaran untuk putaran kedua. Dengan demikian akan menyerasikan antara pelaksanaan pembangunan demokrasi dengan pembangunan bidang lainnya. Sehingga pelaksanaan pembangunan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat dilaksanakan secara pasti.

Actions (login required)

View Item