MUHAMMAD MASHURI, 031043126 (2012) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-mashurimuh-23336-3.abstr-i.pdf Download (263kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 19.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Keberadaan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia di awali terjadinya berbagai kasus penipuan pada tahun 1970-an yang dilakukan beberapa perusahaan komisioner yang menjalankan kegiatan penyaluran amanat kontrak berjangka komoditi dari nasabah di dalam negeri ke Bursa Berjangka di luar negeri. Sekarang ini perdagangan komoditi diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. Namun dalam pelaksanaannya perdagangan berjangka sekarang masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi di Bursa Berjangka yang disalurkan melalui perusahaan Pialang Berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Perlindungan Hukum Bagi Nasabah didalam Perjanjian Pemberian Amanat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Undang-undang dalam penelitian ini berarti Undang Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini disimpulkan hubungan hukum para pihak didalam pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi di Bursa Berjangka biasanya dilakukan dalam beberapa tahap yaitu Tahap Pengenalan Bursa Berjangka, Tahap Perjanjian Kerjasama yang terdiri dari masa pemberitahuan tentang bursa berjangka oleh oleh pialang, masa pemrosesan data nasabah serta terakhir pembuatan kesepakatan tentang perdagangan berjangka komoditi dan penandatanganan perjanjian kerjasama dan terkahir adalah pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi itu sendiri, dimana pengawasan diri nasabah sangat diperlukan agar apa yang dititipkan dananya berjalan sesuai dengan yang dinginkan. Berbicara tentang perlindungan terhadap nasabah maka hal ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut menurut analisa penulis, secara umum telah diatur dengan baik tentang perlindungan terhadap nasabah. Sistem penyelesaian sengketa terhadap nasabah yang mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi di Bursa Berjangka dapat dilakukan melalui, penyelesaian secara Perdata yang mencakup penyelesaian di internal perusahaan pialang berjangka atau penyelesaian melalui lembaga bursa berjangka dengan pemanfaatan dana kompensasi dan yang terakhir penyelesaian di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang biasanya dilakukan melalui mediasi, serta penyelesaian sengketa di Pengadilan Baik berdasarkan wanprestasi maupun Perbuatan Melanggar Hukum.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH 22/12 Mas p
Uncontrolled Keywords:	Nasabah, Bursa Berjangka, Perusahaan Pialang Berjangka dan Perjanjian Pemberian Amanat
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM MUHAMMAD MASHURI, 031043126 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Peter Mahmud Marzuki, Prof., Dr., S.H., M.S., LL.M UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Fariddio Caesar
Date Deposited:	2016
Last Modified:	23 Oct 2016 18:17
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36879
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item