RIZKA MUDYANTI, 071043011 (2012) DIMENSI KONFLIK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Diskriptif pada Penyusunan Laporan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-mudyantiri-23339-8.abstr-t.pdf Download (121kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 3.pdf Restricted to Registered users only Download (863kB) | Request a copy

Abstract

Kabupaten Jombang sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 belum dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian, hal ini menyangkut pencitraan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam penyajian laporan keuangan. Pada penelitian ini diketahui bahwa konflik dalam implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah khususnya pada proses penyusunan laporan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang terjadi dari dimensi konflik mikro hingga makro. Tingkatan konflik yang terjadi yaitu dari individu, kelompok sampai dengan organisasi. Konflik tersebut meliputi peraturan-peraturan keuangan yang berlaku tentang implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan kelembagaan terkait kapasitas sumber daya manusia (SDM), berbagai kepentingan, kewenangan dan koordinasi relasi antar instansi khususnya pada penyusunan laporan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisa data kualitatif dan menggunakan teknik key person untuk menentukan informan. Pada pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah yang meliputi pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran serta pelaporan keuangan daerah terdapat konflik peraturan dan kelembagaan. Konflik pada penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari : (1) Konflik Organisasi: (a) Perbedaan substansi antara peraturan-peraturan yang berlaku tentang implementasi pengelolaan keuangan daerah antara Permendagri no. 13 Tahun 2006 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (b) Perbedaan kewenangan dan kepentingan dalam implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah khususnya pada penyusunan laporan keuangan daerah, yang terdiri dari tiga aktor yaitu DPPKAD, Inspektorat dan SKPD, (c) Konflik berbagai pihak intern Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang (antar SKPD) dan pihak luar yang berkaitan dalam pengumpulan data laporan keuangan daerah seperti Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia (BPN RI), (d) Perbedaan ketepatan waktu pelaporan keuangan yang tidak selalu disebabkan kegiatan atau urusan tiap SKPD tetapi lebih dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia penyusun laporan keuangan; (2) Konflik Kelompok dan Individu atas perbedaan pemahaman dalam pencatatan transaksi belanja pegawai, belanja modal, pengklasifikasian aset milik daerah Dari data dilapangan diperoleh bahwa yang lebih tinggi menimbulkan konflik pada penyusunan laporan keuangan daerah adalah konflik perbedaan substansi antara peraturan-peraturan yang berlaku tentang implementasi pengelolaan keuangan daerah, perbedaan kewenangan dan kekuasaan pada penyusunan laporan keuangan daerah dan perbedaan pemahaman dalam pencatatan transaksi. Penyelesaian dari konflikkonflik tersebut terdapat berbagai kompromi yang dilakukan antar instansi maupun individu, berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan daerah. Konflik pada perbedaan pemahaman pencatatan transaksi yang dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia para pegawai pemda secara otomatis mempengaruhi pengikhtisaran dan pelaporan keuangan daerah dalam pencapain opini BPK. Dari beberapa konflik tersebut, maka perlu kebijakan untuk mencantumkan tabel konversi pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang sebagai sinkronisasi perbedaan substansi Permendagri dengan SAP dan kebijakan dalam perekrutan pegawai Pemda dengan memperbanyak pegawai dengan latar belakang pendidikan akuntansi. Hal ini dapat dilakukan sebagai usaha untuk pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kedepan diharapkan adanya perbaikan pencitraan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam penyajian laporan keuangan daerah.

Actions (login required)

View Item