MUHAMMAD NIKOH, 071044022 (2012) POLITIK IDENTITAS : PERJUANGAN MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI UNTUK OTONOMI DI PATANI THAILAND SELATAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-nikohmuham-23343-6.abstr-t.pdf Download (130kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 6.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini disajikan dengan judul Politik identitas: perjuanggan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani untuk otonomi di Patani Thailand Selatan. Sebagai satu talaah yang merefleksikan kepada peristiwa yang meningkat pada kurun waktu, Patani terdahulu adalah satu kerajaan Melayu yang berdaulat dan bumi yang pernah dijuluki sebagai serambi Mekah.Patani, sebagai Wilayah giografinya terletak di perbatasan Malaysia. Sejak pemerintah Thai memasukkan daerah Patani ke dalam Negara Thai pada tahun 1902, mereka tetap melakukan perlawanan, serangkaian peristiwa yang menarik untuk cuba mengkaji ulang akan pengalaman sejarah hubungan antara dua pilak komunitas yang terlibat dalam mengkonstruksi akan kejadiankejadian tersebut, yakni hubungan pemerintah dengan yang diperintah. Masyarakat Melayu-Muslim Patani semakin hari semakin mundur, karena pemerintah memciptakan sebuah kebijakan asimilasi, pemerintah menggunakan tiga bidang proyek, yaitu 1.bidang hukum, 2.pendidikan dan 3. Sosial budaya, dengan jalan dipaksakan dan tidak memperolehkan berpakaian Melayu lagi. Disinlain berangkat awal munculnya konflik kekerasan terhadap pemerintah. Kemudian Alim ulama dan guru-guru agama membangunkan lembaga keagamaan, yaitu Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah keagamaan pada masyarakat setempat, sekaligus bertujuan untuk menggalang kerjasama dan mewujudkan kesepakatan untuk menghadapi tindakan pihak pemerintah yang mencoba mengasimilasi orang-orang Melayu dan mengganggu Agama Islam. MAI diresmikan pada tahun 1945 mengikuti UU “Mengayomi Islam” (Patronage of Islam Act ) yang bertujuan menembus jalan buntu dalam hubungan antara pemerintah dengan kaum ulama yang sangat berpengaruh. Majelis Agama Islam Wilayah Pattani mulai berjuang dengan menyampaikan sebuah rencana tuntutan tujuh pasal kepada pemerintah Thai untuk pembentukan sebuah daerah otonomi di Patani, sebuah wilayah otonom yang mempunyai identitas kebudayaan dan politik tersendiri di daerah Patani yang khas, yang merupakan suatu usul minimum untuk memungkinkan golongangolongan Melayu-Muslim dalam mempertahankan cara hidup, tradisional mereka dan Agama Islam yang mereka anut, akan tetapi tuntutan tersebut di tolak oleh pemerintah. Setelah sampaikan tuntutan itu tidaklama, ketua Majelis Agama Islam, ditangkap dengan berbagai tuduhan.Pemerintah bertekad untuk mengatasi situasi yang sedang memburuk itu dengan tegas dengan jalan “melarangkan kaum ulama untuk berorganisasi”. Dimikianlah para ulama mulai berpisah dan sebagian yang tidak puas dengan tindakan pemerintah, mulai didirikan organisasi tersendiri untuk melawan dengan kekuasaan pemerintah, inilah yang menjadi penyebab munculnya kelompok separatis di Patani Thailand Selatan. Suatu bentuk otonomi yang di ajukan itu, sesungguhnya memang diperlukan jika orang menginginkan perdamaian dan keserasian pulih kembali di daerah Patani. Kedua pihak harus mengakui kenyataan politik yang telah memasuki konflik yang berlurat-lurat itu. Maka perlu dicari suatu keseimbangan di antara keduanya. Bagaimana caranya menpertahankan kesatuan nasional tanpa menghilangkan identitas kebedayaan kelompok-kelompok komponennya merupakan tantangan, baik bagi pemerintah Thai maupun bagi generasi baru Melayu- Muslim di Patani Thailand selatan.

Actions (login required)

View Item