Rahmad Junaidi, 071043013 (2012) Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Jombang. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-junaidirah-23349-7.abstr-k.pdf Download (96kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 11.pdf Restricted to Registered users only Download (689kB) | Request a copy

Abstract

Kerangka pembahasan implementasi kebijakan dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan teori atau model implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Carl Varn Horn, model Merilee S. Grindle dan model menurut Sabatier dan Mazmanian. Implementasi kebijakan dalam pembahasan penelitian ini dibatasi pada: karakteristik masalah kebijakan dari aspek 1) kesulitan-kesulitan teknis, 2) keragaman kelompok sasaran serta 3) derajat perubahan perilaku yang diharapkan; serta variabel yang mempengaruhi implementasi di lapangan yang dibagi menjadi variabel internal dan variabel eksternal. Variabel internal terdiri dari : 1) aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, 2) kejelasan tujuan dan manfaat, 3) sumberdaya, 4) karakteristik agen pelaksana, dan 5) integrasi organisasi pelaksana. Sedangkan variabel eksternal terdiri dari : 1) kondisi sosio, ekonomi dan teknologi, 2) dukungan publik, dan 3) komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Permen PU no. 24 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis IMB Gedung di kabupaten Jombang pada dasarnya tidak ada kesulitan secara teknis karena peraturan yang dibuat sangat realistis dan cukup jelas. Dalam penetapan target penerimaan belum dilakukan analisis potensi secara detail. Perlu dilakukan analisis potensi pemungutan retribusi IMB secara riil yang berguna dalam penetapan target penerimaan retribusi IMB. Keragaman kelompok sasaran bervariasi. Kebijakan belum dilaksanakan secara radikal dan masih lebih banyak menggunakan pendekatan kemanusiaan. Permen PU no. 24 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis IMB Gedung menjadi acuan dan telah dibreakdown dalam Perda tentang IMB gedung di kabupaten Jombang meskipun terdapat beberapa hal yang bersifat teknis yang memerlukan dasar hukum. Perlu diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang mekanisme dan tata cara IMB sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah no. 7 tahun 2011 tentang bangunan gedung di kabupaten Jombang. Perlu diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penentuan garis sempadan jalan yang selama ini didasarkan pada keputusan Kepala Dinas PU. Kuantitas SDM sudah cukup tetapi masih harus belajar terutama dalam hal manajemen dan peningkatan kualifikasi dalam pendidikan hukum. Dalam menangani IMB, BPP kabupaten Jombang merupakan pelayanan satu pintu tetapi belum satu atap karena masalah teknis masih dilaksanakan oleh Dinas PU. Pengawasan internal dilaksanakan oleh waskat secara berjenjang dari pimpinan tertinggi ke bawah serta pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang. Kondisi sosio ekonomi di kabupaten Jombang bersifat prospektif yang dapat menjadi sumber potensi atau basis penerimaan retribusi IMB. Perkembangan teknologi (informasi) dewasa ini juga berlangsung pesat. Kesadaran wajib retribusi (minat masyarakat) untuk mengurus IMB masih rendah. Masyarakat masih menganggap bahwa IMB bukan hal yang pokok dan mendesak. Komitmen pejabat pelaksana cukup baik karena merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan. Dari aspek keteladanan, masih kurang keteladanan dari pejabat pelaksana.

Actions (login required)

View Item