Ade Juniarto Suleman, 031043098 (2012) TINDAK PIDANA MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-sulemanade-23396-5.abstr-t.pdf Download (143kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-sulemanade-23396-12full.pdf Restricted to Registered users only Download (550kB) | Request a copy

Abstract

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan sarana kedaulatan politik masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah yang aspiratif, komunikatif dan legitimatame, ini merupakan damapak dari agenda reformasi bahwa hak politik masyarakat tidak lagi terpasung pada politisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan tetapi proses Pemilukada sering berdampak pada perbuatan tindak pelanggaran baik yang bersifat administrasi maupun pidanan, semisal money politics, hanya ini menunjukan bahwa ekpektasi masyarakat pada pemilukada begitu tinggi akan tetapi sering dibarengi dengan jual beli suara Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah tindakan pemohon mengajukan tindak pidana money politics ke Mahkamah Konstitusi sudah tepat berdasarkan kebijakan hukum pidana, dan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim (ratio decidendi) hakim Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan Pemilukada Kab. Konawe Utara Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang diajukan, dilakukan penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemohon dalam mengajukan tindak pidana Money Politics ke Mahkamah Konstitusi tidak tepat sebab itu berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah, oleh karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 82 ayat (2) dimana sanksi yang diberikan hanya sebatas pembatalan pasang calon kepala daerah, dengan pengertian pembatalan calon tersebut yang dilakukan oleh DPRD merupakan perbuatan administrative dan bukan merupakan sanksi pidana pada umumnya dan pertimbangan hakim mahkamah konstitusi nampak jelas bahwa hasil pemilukada kab. konawe utara sarat dengan pelanggaran administrasi dan tindak pidana money politics.

Actions (login required)

View Item