NAHARUDDIN, 031041001 (2012) SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-naharuddin-23398-5.abstr-k.pdf Download (94kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-naharuddin-23398-15full.pdf Restricted to Registered users only Download (770kB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini difokuskan mengkaji isu keterlibatan pemerintah daerah dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Pola pembagian kekuasaan pusat dan daerah yang didesain dalam UUD 1945 membawa implikasi kepada munculnya perbedaan penapsiran mengenai status lembaga pemerintahan daerah didalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Problem ini muncul tatkala Mahkamah Konstitusi telah memberi tafsiran dan telah mengeluarkan putusan yang menetapkan lembaga pemerintahan daerah sebagai salah satu subyek dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Fokus masalah yang menarik dikaji disini adalah terkait isu hukum karakteristik wewenang pemerintah daerah berdasarkan UUD RI 1945 serta kedudukan hukum (legal standing) pemerintahan daerah dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara. Permasalah tersebut akan lebih relevan untuk dibahas dan diinterpretasikan jika dikaji dalam perpektif prinsip negara kesatuan yang dianut dalam UUD 945 khususnya pasal 1 ayat (1). Dalam mengkaji isu di atas, didalam tesis ini secara metodologis menggunakan penelitian normatif. Penelitian ini berusaha menjelaskan berbagai perspektif hukum yang melandasi dasar pembenaran keterlibatan pemerintah daerah dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Untuk menopang usaha penelitian ini maka pendekatan yang digunakan bertumpu pada pendekatan perundang-undangan,pendekatan konseptual, pendekatan kasus serta pendekatan hitoris. Karakteristik atau sifat wewenang pemerintahan daerah pasca amandemen UUD NKRI Tahun 1945 tidak dapat lagi dipandang sebagai wewenang yang sifatnya delegatif atau wewenang didelegasikan dari pusat, melainkan sebagai original power atau wewenang asli yang diberikan oleh pembentuk UUD NKRI Tahun 1945. Wewenang ini dengan kata lain disebut sebagai kewenangan konstitusional pemerintahan daerah. Kewenangan konstitusional pemerintahan daerah mencakup menetapkan peraturan daerah, menjalankan otonomi luas. Sebagai kewenangan konstitusional maka pemerintah pusat tidak dapat mengurangi, membatasi atau mencabut baik dalam bentuk regulasi maupun legislasi. Sebagai konsekuensi dari keberadaan lembaga pemerintahan daerah sebagai organ yang mendapat atribusi wewenang konstitusional secara eksplisit dalam UUD NKRI Tahun 1945 maka dalam konteks SKLN pemerintahan daerah merupakan salah satu lembaga yang diberi legal standing. Lembaga daerah yang dapat dikualifikasi sebagai penyandang subyek konstitusional dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara hanya lembaga pemerintahan daerah provinsi dan lembaga pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Sebab ketiga lembaga inilah secara eksplisit disebutkan kewenangan konstitusionalnya dalam UUD 1945.

Actions (login required)

View Item