EKO HAMDIANSYAH, 030943040 (2010) KEWAJIBAN PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI DALAM BENTUK AKTA NOTARIIL. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-hamdiansya-23408-5.abstr-t.pdf Download (180kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-hamdiansya-23408-13full.pdf Restricted to Registered users only Download (720kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk memperoleh sebuah penjelasan yang sistematis mengenai Kewajiban Pembuatan akta Pendirian Koperasi dalam Bentuk Akta Notariil. Untuk mencapai tujuan ini terlebih dahulu akan dianalisis Pengaturan Tentang Kewajiban Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Dalam Bentuk Akta Notariil dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan Historis (Historical approach). Setelah itu akan dianalisis Keabsahan Akta Pendirian Koperasi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini dapat disimpulkan bahwa (1) Pengaturan kewajiban pembuatan akta pendirian koperasi dalam bentuk akta Notariil telah ada sejak tahun 1915 sampai dengan 1949. Setelah tahun 1949 akta pendirian koperasi dapat dibuat oleh para pendiri koperasi dalam bentuk akta di bawah tangan. Pengaturan seperti ini juga dianut oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Khusus untuk daerah atau wilayah yang sudah memiliki Notaris, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 mewajibkan akta pendirian koperasi dibuat dalam bentuk akta Notariil oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi. Sementara untuk daerah atau wilayah yang belum memiliki Notaris Pembuat Akta Koperasi, akta pendiriannya dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. (2) Akta pendirian koperasi yang dibuat di bawah tangan yang dibuat oleh para pendiri adalah sah apabila isinya sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Kewenangan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam hal membuat akta pendirian koperasi didasarkan pada Undang-undang 25 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 sekalipun Keputusan Menteri ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. Sedangkan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh Notaris yang bukan Notaris Pembuat Akta Koperasi tetap sah karena kewenangannya didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK - 2 TH 40 / 12 Ham k
Uncontrolled Keywords:	Cooperative Deed, a notarized deed, and the validity of the Deed Establishment of the Cooperatives
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking > HG1811-2351 Special classes of banks and financial institutions K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession L Education > L Education (General) > L7-991 Education (General) > L111-791 Official documents, reports, etc.
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM EKO HAMDIANSYAH, 030943040 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Mohammad Sumedi, S.H., M.H UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited:	2016
Last Modified:	12 Oct 2016 02:22
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36913
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item