VICTOR IMANUEL W. NALLE, 031141034 (2012) UJI MATERIIL PERATURAN KEBIJAKAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-nallevicto-23409-6.abstr-t.pdf Download (223kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-nallevicto-23409-17full.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Setiap negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum tidak dapat lepas dari peraturan perundang-undangan. Suatu hal yang wajar karena negara hukum menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai panduan dalam menyusun struktur kenegaraan dan menjalankannya dalam pemerintahan sehari-hari. Tetapi di dalam negara hukum terdapat celah bagi pemerintah untuk melakukan tindakan hukum atau membuat peraturan tanpa kewenangan yang diberikan. Celah tersebut timbul jika dalam keadaan terpaksa harus dilakukan tindakan hukum atau dikeluarkan suatu peraturan sedangkan tidak ada dasar hukum yang menjadi landasannya. Dalam kondisi demikian, prinsip freies ermessen atau diskresi menjadi penting sebagai panduan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan. Sebagaimana halnya hakim yang tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, maka pemerintah pun tidak dapat menolak mengambil tindakan dalam keadaan genting dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Produk hukum yang merupakan keluaran dari diskresi tersebut berupa peraturan kebijakan (beleidsregels atau policy rules). Walaupun secara teoritis pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan kebijakan dengan dasar diskresi namun bukan berarti tidak ada permasalahan secara teoritik pula di dalamnya. Permasalahan yang dapat timbul adalah bagaimana jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya suatu peraturan kebijakan? Jika peraturan kebijakan dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan maka jalur yang dapat ditempuh adalah uji materiil ke Mahkamah Agung. Tetapi, arus besar pemikiran hukum tidak mengkategorikan peraturan kebijakan sebagai peraturan perundang-undangan. Jika peraturan kebijakan bukanlah peraturan perundang-undangan maka, berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak ada jalur yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan oleh suatu peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan, berdasarkan penelitian ini, telah mengalami pergeseran karakter. Pergeseran tersebut disebabkan karakter perundang-undangan yang seringkali terdapat pada peraturan kebijakan. Oleh karena itu peraturan kebijakan perlu dibedakan dalam perspektif dualistis, yaitu secara formil dan materiil, agar memperjelas identifikasinya. Adanya dualisme karakter tersebut untuk memperjelas peraturan kebijakan manakah yang sesungguhnya dapat diuji materiil. Walaupun sesungguhnya dalam praktik Mahkamah Agung pernah menguji peraturan kebijakan, baik peraturan kebijakan formil maupun peraturan kebijakan materiil.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK - 2 TH 49 / 12 Nal u
Uncontrolled Keywords:	policy rule, discretion, judicial review
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM VICTOR IMANUEL W. NALLE, 031141034 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Radian Salman, S.H., LLM UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited:	2016
Last Modified:	11 Oct 2016 06:08
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36914
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item