A. Basuki Babussalam (2012) PROBLEMATIKA YURIDIS DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DITINJAU DARI PENYUSUNAN RPJP DAN RPJMD DI JAWA TIMUR. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-babussalam-23410-4.abstr-k.pdf Download (126kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-babussalam-23410-11full.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia adalah negara demokratis yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan negara kesatuan dengan memberlakukan otonomi daerah yang luas. Penerapan otonomi daerah bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, memunculkan sebuah keharusan bagi pemerintah pusat untuk menata sistem dan irama pembangunan agar berjalan baik. Agar pembangunan nasional juga menjadi inspirasi dan motor bagi pembangunan daerah. Sehingga pembangunan yang dinamis di daerah, tetap tersistem menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Karena apapun, negara Indonesia adalah negara kesatuan. Sesuai UU No. 25 Tahun 2004, pemerintah daerah diharuskan menyusun sebuah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kesemua perencanaan itu harus memiliki keterikatan ke atas dan ke bawah dalam konteks sinergi dengan rencara pembangunan nasional, maupun rencana pembangunan daerah di bawahnya. RPJPD dan RPJMD disusun agar pemerintahan daerah memiliki arah dan panduan harus bagaimana menggerakkan roda pemerintahan. Dan karena itu, perencanaan pembangunan, selain harus memiliki keterikatan vertikal juga hasus memiliki keterikatan horisontal. Perencanaan pembangunan pemerintah provinsi yang harus tersinergikan dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun kabupaten dan kota. Selain itu juga harus memiliki keterkaitan antara satu masa pembangunan dengan masa pembangunan yang lain. Sehingga proses pembangunan itu tidak terputus dan terkotak-kotak sesuai dengan masa pemerintahan kepala daerah yang mememimpin jalannya pemerintahan. Keharusan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menata kesinambungan pembangunan secara vertikal maupun horizontal tersebut, seringkali menemukan kendala dalam penerapannya. Karena dengan pemberlakuan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, kepala daerah terpilih memiliki beban politik berupa komitmen-komitmen yang besar, baik kepada institusi politik maupun jaringan masyarakat yang mendukungnya. Dampaknya, kebijakan pembangunan yang tertuang dalam visi-misi pencalonan, yang kemudian juga menjadi garis besar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menjadi tidak simetris dengan program perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Tulisan tesis ini berusaha memotret persoalan konsistensi pembangunan di daerah tersebut, dikaitkan dengan perencanaan pembangunan di Jawa Timur. Dalam konteks negara kesatuan, pembangunan di Jawa Timur memiliki keterikatan dengan perencanaan pembangunan secara nasional. Dalam sistem perencanaan pembangunan, pembangunan Jawa Timur yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun, juga harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang berlaku selama 20 tahun. Tesis ini berusaha memotret posisi perencanaan pembangunan pemerintah provinsi ditengah tarik menarik kepentingan tersebut.

Actions (login required)

View Item