KUNTARTO, 030943062 (2012) PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TERHADAP TANAH TERLANTAR. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-kuntarto-23412-6.abstr-t.pdf Download (98kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-kuntarto-23412-14full.pdf Restricted to Registered users only Download (403kB) | Request a copy

Abstract

Berbagai persoalan di bidang pertanahan yang muncul akhir-akhir ini mengindikasikan adanya persoalan dalam penguasaan dan kepemilikan atas tanah. Persoalan dalam penguasaan dan kepemilikan atas tanah ditandai adanya dengan pengusahaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan sifat dan tujuan dari pemberian hak atas tanah. Sendi-sendi kehidupan yang tersentuh oleh persoalan tersebut adalah makin lebarnya kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan dalam kesejahteraan rakyat serta menurunnya kualitas lingkungan. Menyadari akan persoalan tersebut, maka pemerintah memandang perlu menata kembali dalam rangka penertiban dan pendayagunaan tanah. Penertiban tersebut diarahkan pada obyek-obyek tanah yang secara fisik tidak dimanfaatkan dan diusahakan secara aktif oleh pemegang haknya. Obyek penertiban tersebut disebut tanah terlantar. Tanah terlantar menjadi fenomena yang meresahkan di masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan yang tegas dan implementatif di lapangan. Oleh karena itu pengaturan tersebut haruslah tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda (multi-tafsir) dari pelaksananya. Harus dirumuskan dengan jelas dan terang. Permasalahan kriteria tanah terlantar semestinya dirumuskan secara lengkap, bukan hanya menunjuk obyek dalam pengertian hak atas tanah atau tanah dengan dasar penguasaan. Tetapi detail mengenai luasan dan tindak lanjut dari penetapan sebagai tanah terlantar haruslah mencerminkan kepastian hak sekaligus kepastian hukumnya. Persoalan akan muncul, apabila penguasaan tanah yang terindikasi terlantar adalah kecil oleh perorangan dan beban-beban yang berdiri di atas tanah yang terindikasi terlantar tersebut. Permasalahan lainnya adalah mengenai perlindungan hukum terhadap bekas pemegang hak. Dalam perolehan hak atas maupun dasar perolehan, pemegang hak telah beriktikad baik untuk melakukan perlindungan hukum dengan mengajukan permohonan pemberian atas tanah dan dasar penguasaan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Persoalan-persoalan tersebut belum diakomodasi oleh Peraturan Pemertintah Nomor 11 Tahun 2010.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK - 2 TH 38 / 12 Kun p
Uncontrolled Keywords:	Abandoned Land, Control, Utilization
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM KUNTARTO, 030943062 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Eman Ramelan, Prof., Dr., SH., MS UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited:	2016
Last Modified:	12 Oct 2016 02:18
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36917
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item