DYAH WIDIASTUTI, 031141078 (2012) TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DAERAH AKIBAT PELAYANAN PUBLIK YANG MENIMBULKAN (PENDERITAAN). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-widiastuti-28014-4.--abst-i.pdf Download (25kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 29.pdf Restricted to Registered users only Download (489kB) | Request a copy

Abstract

Dengan adanya Otonomi Daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 serta PP No. 38 Tahun 2007, kesemuanya merupakan wewenang pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik tersebut adalah pelayanan administrasi yang berbentuk keputusan tata usaha Negara.Jika dalam pelayanan administratif tersebut menimbulkan kerugian, penyelenggara/pelaksana pelayanan publik wajib bertanggung gugat untuk memberi ganti kerugian kepada warga. Sesuai ketentuan pasal 51 UU No. 25 Tahun 2009, warga dapat mengajukan gugatan ke PTUN, memohon supaya KTUN dalam pelayanan publik tersbut dibatalkan dan mohon ganti rugi

Actions (login required)

View Item