HARIATI, 031141102 (2012) PEMBATALAN DAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-hariati-28024-4.--abst-k.pdf Download (67kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
9.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB) | Request a copy |
Abstract
Di Kota Kendari terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan sertipikat hak atas tanah. Berdasarkan putusan tersebut Kantor Pertanahan Kota Kendari dapat menerbitkan sertipikat pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembatalan sertipikat hak atas tanah karena putusan pengadilan dan penerbitan sertipikat hak atas tanah penggantinya pada Kantor Pertanahan Kota Kendari serta menganalisis perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan oleh hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah pengganti. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif dalam rangka memperoleh pemahaman yuridis atas permasalahan yang akan dikaji. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) sehingga pengkajiannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Demikian juga dilakukan pendekatan konsep (conseptual approach) yang pengkajiannya didasarkan pada doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama. Proses pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan pada Kantor Pertanahan Kota Kendari dilaksanakan atas permohonan pihak yang berkepentingan. Keputusan pemabatalan hak atas tanah dilakukan oleh Kantor Wilayah Provinsi yang selanjutnya Kantor Pertanahan melakukan pencatatan pada Buku Tanah. Penerbitan sertipikat pengganti karena adanya putusan pengadilan merupakan proses pendaftaran tanah pertama kali yang diawali dengan permohonan oleh pihak yang menang, proses pengukuran, pengumpulan data yuridis dan panitia A, penerbitan surat keputusan pemberian hak, pembukuan dan pendaftaran, dan penerbitan sertipikatnya. Kedua. kepastian dan perlindungan hukum pada pemegang sertipikat pengganti yang diterbitkan berdasarkan keputusan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan akan tetap diberikan sepanjang pihak-pihak lain tidak dapat membuktikan sebaliknya. Dengan demikian sertipikat hak atas tanah tersebut masih dimungkinkan untuk digugat kembali sebagai konsekuensi dari sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia, yakni sistem negatif bertendensi positif. Hasil penelitian tersebut menyarankan agar lembaga rechtsverweking dapat diterapkan dalam memutus perkara di Pengadilan.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TH.19/13 Har p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Pembatalan Sertipikat, Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pengganti, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah | ||||||
Subjects: | K Law | ||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Tn Fariddio Caesar | ||||||
Date Deposited: | 2016 | ||||||
Last Modified: | 28 Oct 2016 16:58 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36979 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |