DINA ISNAINI, 090610436 MH (2012) HARMONISASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-isnainidin-28026-4.--abst-t.pdf Download (28kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 11.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB) | Request a copy

Abstract

Otonomi Daerah yang diberikan kepada Pemerintahan Daerah mempunyai tujuan untuk menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan sehingga efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat tercapai dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Peraturan Daerah dalam otonomi daerah sangat penting karena merupakan konsekuensi logis dari wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dan Peraturan Daerah merupakan alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Akan tetapi, pembentukan Peraturan Daerah tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dan berlandaskan prinsip demokrasi yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. DPRD dan Pemerintah Daerah dalam rangka membentuk Peraturan Daerah tidak jarang terjadi Peraturan Daerah yang dibentuk tidak selaras atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak berperspektif Hak Asasi Manusia, maka perlu adanya harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang mengakomodir nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia

Actions (login required)

View Item