ROBETH JABBAR SYAHANSYAH, 031043023 (2011) TAX EVASION TERKAIT PAJAK PENGHASILAN KURANG BAYAR AKIBAT KOREKSI FISKAL DALAM PRAKTIK TRANSFER PRICING. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-syahansyah-27582-4.-abstr-k.pdf Download (114kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 16.pdf Restricted to Registered users only Download (571kB) | Request a copy

Abstract

Pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya harus sesuai dengan tingkat kemajuan zaman. Keharusan untuk memperbaharui hukum pidana disebabkan oleh perkembangan kriminalitas yang berkaitan erat dengan perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang sedang mengalami proses modernisasi. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia dihadapkan pada persoalan kriminalisasi sebagai wujud dinamika hukum pidana dalam konteks perubahan perubahan yang terjadi di masyarakat. Jika dihubungkan dengan politik kriminal, proses kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal sebagai alternatif, disamping menggiatkan usaha-usaha non penal Mekanisme pengenaan sanksi yang diberikan oleh Undang Undang Perbankan terhadap pelanggar ketentuan perizinan bank menunjukkan peran penting sarana penal dalam penegakan ketentuan perizinan pendirian bank, baik secara langsung sebagai sarana represif atau secara tidak langsung untuk dimaksudkan sebagai sarana preventif. Hal ini merupakan konsekuensi atas diterapkannya penalisasi dalam lingkup perizinan yaitu perubahan sanksi administrasi menjadi sanksi pidana karena sanksi administrasi tersebut melanggar kepentingan umum. Pada dimensi yang lain pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam Undang Undang Perbankan, harus selalu dikaitkan dengan perkembangan korporasi sebagai pelaku pembangunan, yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Dimana keraguan di masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, telah bergeser dengan diterimanya pertanggung jawaban korporasi sebagai pembuat tindak pidana disamping manusia alamiah.

Actions (login required)

View Item