BHASKORO ARI PRAKOSO, 031141008 (2013) ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI PERJANJIAN KREDIT DI BANK MEGA). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-prakosobha-27629-3.-abstr-k.pdf Download (92kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 22.pdf Restricted to Registered users only Download (375kB) | Request a copy

Abstract

Perjanjian kredit antara bank dengan nasabah kredit harus didasarkan adanya itikad baik, yang mengharuskan adanya sikap dari para pihak yang berhadapan dalam membuat dan melaksanakan perjanjian itu ialah antara dua mitra (partner) janji dan bukan lawan janji yang dituangkan dalam pembuatan perjanjian kredit bukan saja bekerjanya itikad baik, tetapi juga karena bagi bank,nasabah kredit/ debitor sesungguhnya sebagai mitra bank. Nasabah tidak dapat mengembangkan usahanya tanpa bank dan sebaliknya bank juga tidak dapat mengembangkan usahanya tanpa nasabah, karena bank dan nasabah kredit/ debitor harus saling menjadi mitra sehingga dalam perjanjian yang dibuat oleh bank dengan nasabah kredit tidak boleh ada yang lebih kuat kedudukannya. Dalam memberikan kreditnya kepada nasabah debitor, analisis yang mendalam sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya risiko kredit macet, analisis 5 C merupakan analisa yang pertama sebagai bentuk penilaian terhadap kelayakan calon nasabah debitor untuk meliputi Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (Jaminan) dan Condition of Economy (kondisi ekonomi) dan Bank Mega sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia telah menerapkan analisia 5 C dalam pemberian kreditnya. Bank Mega yang telah menilai kelayakan dari nasabah debitor dalam pemberian kreditnya berdasarkan analisa 5 C tersebut kemudian merumuskannya dalam bentuk perjanjian kredit salah satunya adalah perjanjian kredit fasilitas pembiayaan MEGA UKM dengan kedudukan Bank Mega sebagai kreditor dan nasabah debitor sebagai debitor. Meskipun perjanjian kredit tersebut merupakan perjanjian standar yang telah ditentukan oleh Bank Mega (perjanjian baku), namun klausul dala perjanjian kredit tersebut telah mencerminkan prinsip pro posionalitas karena didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di indononesia.

Actions (login required)

View Item