PAULUS ALBERTO SERWORWORA, 031142009 (2013) PEMBATALAN LELANG OLEH PENGADILAN (Studi Kasus Pada Lelang Jaminan Bank BUMN). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (110kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (940kB) | Request a copy

Abstract

Perihal peraturan lelang diatur dalam peraturan lelang dalam Peraturan Lelang Peraturan Penjualan di Muka Umum di Indonesia (Ordonansi 28 Pebruari 1908, S. 1908-189, berlaku sejak 1 April 1908) (selanjutnya disingkat Peraturan Lelang). Peraturan Lelang menyebut penjualan umum (open bare verkopingen)adalah pelelangan atau penjualan barang- barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut-serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup sebagaimana pasal 1 Peraturan Lelang. Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah Benda jaminan yang dipegang oleh Bank BUMN pelelangannya harus melalui kantor lelang negara, yang berarti bahwa Bank BUMN selaku pemegang jaminan ketika debitur wanprestasi hanya dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan permohonan lelang barang jaminan, sedangkan pelaksana lelang adalah Kantor lelang negara. Serta kantor lelang dapat dimintakan pertanggungan gugat jika lelang dibatalkan oleh Pengadilan dan dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian jika dengan pembatalan lelang tersebut terdapat pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah pemegang lelang sebagai pembeli beritikad baik.

Actions (login required)

View Item