FIRLY MUTIA, 031142102 (2013) ASAS TRANSPARANSI PADA AKAD MUDHARABAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-mutiafirly-24228-4.abstr-k.pdf Download (295kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
2.pdf Restricted to Registered users only Download (855kB) | Request a copy |
Abstract
Perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang pesat mewajibkan melaksanakan Good Corporate Governance (GCG), layaknya bank konvensional, sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selanjutnya disingkat Undang-Undang Perbankan Syariah dan kemudian diatur lebih lanjut dalam PBI No. 11/33/PBI/2009. Pelaksaaan GCG menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparancy), akuntabilitas (accountability), profesional (professional), pertanggungjawaban (responsibility) dan kewajaran (fairness). Permasalahan dalam tesis ini apakah urgensi asas transparansi dalam kegiatan usaha perbankan syariah serta bagaimana implementasi asas transparansi pada akad mudharabah. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Salah satu prinsip yang terpenting adalah prinsip transparansi atau keterbukaan. Prinsip transparansi pada perbankan syariah merupakan wujud dari pelaksanaan prinsip Islam yaitu amanah dan tabligh. Bentuk penerapan prinsip transparansi dapat dilihat dari aspek kondisi keuangan dan nonkeuangan bank syariah. Hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan PBI No. 7/50/PBI/2005 tentang Perubahan atas PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Selain itu, bank juga wajib melaksanakan transparansi mengenai produk bank syariah sesuai dengan ketentuan PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Implementasi asas transparansi pada kegiatan usaha penghimpunan dana dan penyaluran dana (pembiayaan) akad mudharabah terlihat dari beberapa ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai keterbukaan pembagian nisbah serta pengelolaan usaha yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan yang dilakukan terhadap implementasi asas transparansi saat ini dilakukan oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TMK 32/13 Mut a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Asas Transparansi, Akad Mudharabah, Bank Syariah | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1066-1089 Banking | ||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Nn Husnul Khotimah | ||||||
Date Deposited: | 2016 | ||||||
Last Modified: | 18 Oct 2016 01:41 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37000 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |