MONIQUE FIRSTY RISNA PUTRI, 031142018 (2013) SYARAT PELATIHAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM DAN UJIAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PENGANGKATAN CALON NOTARIS DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-putrimoniq-24297-5.abstr-k.pdf Download (163kB) | Preview |
|
![]() |
Text (FULLTEXT)
16.pdf Restricted to Registered users only Download (584kB) | Request a copy |
Abstract
Dari beberapa syarat menjadi Notaris, ada syarat yang mesti dipersoalkan keberadaannya, yakni syarat telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan pihak lain. Pelatihan teknis ini berupa Pelatihan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan lulus ujian Kode Etik Notaris. Permasalahannya adalah apakah kedua syarat ini layak ditambahkan di dalam syarat pengangkatan notaris di Indonesia. Penambahan syarat substanstif di dalam Peraturan Menteri yang mengharuskan calon notaris untuk mengikuti pelatihan SABH layak ditambahkan dalam syarat pengangkatan notaris karena kebutuhan dalam praktek pendirian dan pengesahan status badan hukum perseroan sedangkan ujian kode etik sebagai syarat pengangkatan calon notaris di Indonesia ini menurut penulis tidak layak ditambahkan sebab tindakan dari organisasi INI menyelenggarakan ujian kode etik tidak tidak melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik, dalam hal ini asas keterbukaan dan proposionalitas. Ketentuan mengenai syarat pelatihan Sistem Administrasi Badan Hukum dan ujian kode etik seharusnya diatur terlebih dahulu di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris baru kemudian Menteri mengeluarkan peraturan dalam rangka mempermudah pelaksanaan administrasi dan kepentingan prosedural yang lainnya. Bagi calon notaris yang akan mengajukan permohonan pengangkatannya mau tidak mau harus mengikuti pelatihan teknis Sistem Administrasi Badan Hukum agar nantinya tidak mengalami kesulitan dalam pengaplikasian Sistem Administrasi Badan Hukum. Untuk jangka panjang diklat SABH akan dimasukkan sebagai rancangan pengembangan pendidikan profesi berkelanjutan sehingga diadakan secara gratis serta dimasukkan dalam kurikulum program studi pendidikan Magister Kenotariatan. Etika profesi dianggap paling penting untuk ditanamkan dalam jiwa notaris dan tidak hanya sekedar diujikan secara lisan dan tertulis. Pembekalan etika profesi bagi notaris secara rutin merupakan upaya komitmen organisasi untuk meningkatkan professional dalam melayani masyarakat.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TMK 19/13 Put s | ||||||
Uncontrolled Keywords: | notary, legal administrative system, exam code of ethics. | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession | ||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Nn Husnul Khotimah | ||||||
Date Deposited: | 2016 | ||||||
Last Modified: | 18 Oct 2016 01:35 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37015 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |