NURFITRIYANA, 031042139 (2012) MAJELIS PENGAWAS NOTARIS SEBAGAI PELAPOR TINDAK PIDANA JABATAN NOTARIS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-nurfitriya-24332-3.abstr-k.pdf Download (212kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 17.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris diatur mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam melaporkan notaris yang terkait tindak pidana jabatan Notaris. "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana". Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah tindak pidana jabatan Notaris dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris sebagai pelapor tindak pidana jabatan Notaris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah Notaris tidak dapat dikenakan tindak pidana jabatan atau ambtsdelicten yang diatur dalam KUHP. Notaris dipidana ketika dalam pembuatan akta dengan sengaja memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik, dapat saja dipidana dengan Pasal 264 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ketika keberadaan Notaris dianggap aktif turut dalam tindak pidana sebaliknya ketika keberadaan Notaris pasif dalam tindak pidana, Notaris dapat dipidana dengan telah membantu Pasal 264 ayat (1) jo Pasal 56 KUHP yang hukumannya lebih ringan. Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewajiban untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris, apabila kejahatan tersebut benar terjadi dan Majelis Pengawas Notaris mengetahui namun tidak melaporkan kepada pihak berwenang dapat dipidana yang diatur dalam Pasal 164 KUHP dan Pasal 216 KUHP.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK 03/13 Nur m
Uncontrolled Keywords:	Majelis Pengawas Notaris, Tindak Pidana, Jabatan Notaris
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM NURFITRIYANA, 031042139 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Didik Endro Purwoleksono, Prof. Dr., S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Husnul Khotimah
Date Deposited:	2016
Last Modified:	18 Oct 2016 01:33
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37016
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item