ANITA SHINTA DEWI, 031141098 (2013) PENERAPAN SANKSI PIDANA DIBAWAH SANKSI MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-dewianitas-24714-4.abst-k.pdf Download (94kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 14.pdf Restricted to Registered users only Download (451kB) | Request a copy

Abstract

Hakim dengan kekuasaannya mempunyai kedudukan strategis dalam menciptakan penegakan hukum di Indonesia dapat dilihat melalui putusan yang dijatuhkan khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, hal ini menarik Penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Sanksi Pidana Dibawah Sanksi Minimum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". Adapun rumusan masalah yang diajukan: (1) sistem pemidanaan menurut KUHP dan kaitannya dengan ketentuan pidana minimum khusus, (2) Akibat hukum dari penerapan sanksi pidana dibawah sanksi minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (concptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Diaturnya ketentuan mengenai sanksi minimum khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk mencegah terjadinya disparitas pidana bagi Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, (2) Dengan adanya putusan dalam perkara tindak pidana korupsi yang menerapkan ancaman sanksi dibawah ancaman minimum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat mengakibatkan akibat hukum yaitu putusan tersebut "dinyatakan batal" (niegtig verklaard) atau "dapat dibatalkan" (vernietig baar) oleh instansi yang lebih tinggi atau instansi yang berwenang.

Actions (login required)

View Item