WINDY CAROLINA, 031042112 (2012) PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI HAK SEWA UNTUK BANGUNAN DIATAS TANAH HAK MILIK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-carolinawi-25161-4.abstr-.pdf Download (588kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 14.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah memberikan batasan bagi Warga Negara Asing (orang asing) untuk memperoleh hak atas tanah di Indonesia, menurut PP No. 41 Tahun 1996, Warga Negara Asing, harus berkedudukan di Indonesia dan kehadirannya harus memberikan manfaat bagi pembangunan nasional, yaitu memiliki dan memelihara kepentingan ekonomi di Indonesia, serta memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan kewarganegaraan dan keimigrasian yang berlaku. Di Indonesia, hak atas tanah yang dapat diberikan bagi Orang Asing (WNA) maupun Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), salah satunya adalah: Hak Sewa Untuk Bangunan (HSUB) dimana Seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, dan berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa, atas tanah yang disewanya. pemilik tanah menyerahkan tanah yang disewa oleh seorang/suatu badan hukum dalam keadaan kosong, untuk kemudian si penyewa mendirikan bangunan diatasnya, dan menguasainya selama masa sewa, oleh karena itu secara yuridis bangunan yang didirikan adalah milik penyewa. HSUB hanya dapat terjadi diatas tanah dengan status Hak milik,yang hanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia(WNI),karena sifat hak milik adalah yang terkuat, turun temurun dan terpenuh. Hingga penulisan tesis ini, belum ada aturan yang mengatur secara tegas dan rinci tentang HSUB, sehingga dalam praktek terjadi penyelundupan hukum, salah satunya, dengan membuat perjanjian sewa dengan jangka waktu yang relatif lama, sehingga seolah-olah terjadi penguasaan hak atas tanah hak milik,oleh pihak asing,dengan mendirikan bangunan, dan bebas berbuat diatas hak atas tanah milik, dengan memperbarui masa sewa, yang dilarang oleh Undang Undang, dengan kata lain terjadi penyelundupan hukum. Setelah melakukan penelitian,menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), konseptual (conceptual approach), serta meninjau dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, maka dapat disimpulkan, bahwa prosedur pemberian HSUB, diatas tanah Hak Milik oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia, dasarnya adalah Perjanjian yang dibuat antara Pemilik hak atas tanah(WNI)dengan pihak asing sebagai Penyewa, dibuat secara tertulis, untuk memudahkan pembuktian, jangka waktu pemberian HSUB, tidak boleh lebih lama dari jangka waktu Hak Pakai atas tanah,(Pasal 5 PP No. 41 Tahun 1996). Sedangkan upaya memindahkan Hak Milik atas tanah dari WNI kepada pihak Asing dengan cara Sewa menyewa ,namun sesungguhnya ada niat untuk mengalihkan atau memindahkan hak milik atas tanah agar dikuasai pihak asing,dengan kompensasi tertentu yang diterima, adalah dilarang oleh Undang Undang, dan berakibat hukum, Perjanjian tersebut batal demi hukum dan kedudukan pihak asing sangat lemah dan dirugikan akhirnya (Pasal 26 UUPA)

Actions (login required)

View Item