HAFID ABDUL AJIS, 030942129 (2012) KLAUSUL KUASA PADA PERJANJIAN LEASING. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-ajishafida-26305-3.abstr-k.pdf Download (106kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-ajishafida-26305-10.full text.pdf Restricted to Registered users only Download (808kB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh hukum perjanjian, Perjanjian leasing (financial lease) khususnya dalam hal pengadaan kendaraan bermotor yang dibuat dalam bentuk baku (standar) yang ditetapkan satu pihak (Lessor), menunjukkan bahwa perjanjian leasing dalam prakteknya memiliki ciri tersendiri yaitu upaya untuk memperkuat hak Lessor dari segala kemungkinan terburuk selama masa kontrak untuk kepentingan Lessor sendiri, sehingga mengabaikan asas-asas yang lain. Bagaimana keabsahan kuasa pada perjanjian leasing dan Apa implikasi pencatuman klausul kuasa pada perjanjian leasing dalam kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan merupakan masalah yang diteliti dalam tesis ini. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah statute approach dan conceptual approach. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kuasa pada perjanjian leasing mengandung kausa yang bertentangan dengan undang-undang. Hal ini menunjukkan pemberian kuasa untuk menarik dan menjual objek leasing dalam klausul kuasa pada perjanjian leasing tidak memenuhi salah satu syarat objektif dalam Pasal 1230 BW yang berakibat pernyataan dalam klausul tersebut tidak mengikat atau batal demi hukum. Dan dalam hal debitor wanprestasi, objek leasing yang menjadi objek jaminan fidusia dan tidak didaftarkan tidak dapat dilakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan UUJF. Dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan, penarikan kendaraan apabila Lessee wanprestasi dengan dasar kuasa tersebut tidak dapat serta merta dilakukan oleh Lessor karena harus ada kerelaan dari pihak Lessee untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada Lessor. Jika Lessor memaksa untuk mengambil kendaraan tersebut, maka Lessor dapat dikenakan tuntutan hukum. Oleh karena itu memasukkan pranata fidusia dalam perjanjian leasing, sebaiknya lessor objek jaminan fidusia bukan objek leasing. Objek jaminan fidusia dapat berupa barang bergerak lain milik Lessee yang nilainya sama dengan kewajiban sewa Lessee terhadap obyek leasing. Dan solusi yang lebih baik bagi Lessor dalam melakukan eksekusi objek leasing pada saat Lessee wanprestasi, Lessor dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan negeri setempat dengan meminta putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvoorraad).

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK.134/12
Uncontrolled Keywords:	klausul kuasa, perjanjian leasing, jaminan.
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG8011-9999 Insurance > HG8075-8107 Insurance business. Insurance management K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7340-7512 Commercial law > K7350-7444 Commercial contracts K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB810-962.8 Obligations. Contracts and transactions
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM HAFID ABDUL AJIS, 030942129 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Agus Yudha Hernoko, Dr., S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited:	06 Sep 2016 06:57
Last Modified:	06 Sep 2016 06:57
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37169
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item