DIANTO HARI WIBOWO, 070944007 (2013) DINAMIKA PENGANGKATAN KEPALA DUSUN PASCA BERLAKUNYA PERDA NOMOR 12 TAHUN 2006 (Studi Kasus Pengangkatan Kepala Dusun Dagangan Desa Babatagung Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-wibowodian-26686-9.abstr-t.pdf Download (144kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-wibowodian-26686-FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (666kB) | Request a copy

Abstract

Pemerintahan Desa memegang peranan penting sebagai ujung tombak keberhasilan berbagai program pambangunan di daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Pemerintah Desa yang handal dan responsif untuk melayani dan mengerti kebutuhan masyarakatnya terkait dengan pelaksanaan program pembangunan di desa. Kepala Desa dan seluruh perangkat desa dituntut untuk mampu membaca aspirasi masyarakat. Diantara para perangkat desa yang memiliki tugas lumayan berat adalah Kepala Dusun. Sebagai perangkat desa unsur wilayah , Kepala Dusun memiliki tugas pengurusan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban di masing-masing dusun. Sekilas tugas ini nampak mirip dengan tugas Kepala Desa yang secara menyeluruh mengurusi segala kepentingan dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu , masyarakat sangat berharap bahwa seorang Kepala Dusun yang memimpin di dusunnya adalah orang yang cakap, mampu dan mau bekerja keras untuk kepentingan dusun yang dipimpinnya. Keinginan untuk memiliki figur Kepala Dusun yang diharapkan itu, biasanya akan diaktualisasikan pada saat proses pemilihan Kepala Dusun. Proses yang tidak jauh beda dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa itu dipandang mampu mengantarkan seorang Kepala Dusun yang disegani, mampu diteladani dan mau mengabdi untuk kepentingan dusunnya. Seiring dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur tata cara pengisian Perangkat Desa (termasuk di dalamnya adalah Kepala Dusun) dengan menggunakan system seleksi melalui ujian tertulis maka terjadi dinamika dalam penerapannya. Oleh karena itu penelitian dengan judul “Dinamika Proses Pengisian Kepala Dusun Pasca Berlakunya Perda Nomor 12 Tahun 2006 (Studi Kasus Pengisian Kepala Dusun Dagangan Desa Babatagung Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)” ini bertujuan untuk menggali dan menggambarkan proses pengisian Kepala Dusun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Data dianalisa secara kualitatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. Hasil temuan penelitian menunjukkan masyarakat Dusun Dagangan Desa Babatagung belum bisa menerima perubahan terkait cara pengisian Kepala Dusun yang biasanya menggunakan cara Pilihan berubah menjadi melalui ujian tertulis sebagai dampak lahirnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006. Secara internal masyarakat Dusun Dagangan kemudian melakukan proses Pemilihan Kepala Dusun di Dusun Dagangan dan pemenang dari Pilkasun itu yang diminta mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian tertulis. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika dalam proses pengisian kepala dusun ini adalah : pertama, faktor kurangnya sosialisasi, dimana waktu yang diperlukan antara keluarnya peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan terlalu singkat; kedua, kebiasaan / cara lama yang telah menjadi acuan masyarakat dalam pelaksaan pengisian kepala dusun dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat lewat pilihan; ketiga, pengisian kekosongan

Actions (login required)

View Item