ESTY HAYU DEWANTY R.K., 031141058 (2013) PERSYARATAN KANDUNGAN LOKAL (LOCAL CONTENT REQUIREMENTS) DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANG INVESTASI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-estyhayude-26700-10.bab-p.pdf Download (342kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-estyhayude-26700-12.full text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

1. Kebijakan local content requirements di Indonesia dituangkan dalam Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan tujuan untuk memberdayakan produk nasional dengan prosentase kandungan lokal tertentu demi melindungi industri domestik dari serbuan produk impor (national protection). Kebijakan ini diterapkan Pemerintah melalui regulasi nasionalnya, salah satunya adalah Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 16/M-Ind/Per/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Jaminan untuk melindungi kepentingan nasional masing-masing negara merupakan kebebasan setiap negara yang terwujud dalam prinsip kedaulatan negara, namun kedaulatan tersebut tidak mutlak. Negara hanya diberikan kedaulatan untuk menentukan kebijakan penanaman modalnya sepanjang tidak menimbulkan hambatan perdagangan. 2. Setiap negara yang menghendaki masuknya penanaman modal asing harus mematuhi prinsip national treatment yang mensyaratkan kepada host country untuk memberi perlakuan sama antara investor/investasi asing dan investor/investasi lokal. Adanya penerapan local content requirements di Indonesia merupakan pelanggaran terhadap prinsip national treatment yang diatur dalam Article III:4 GATT 1994 dan Annex 1A TRIMs. Beberapa opsi yang dapat ditawarkan sebagai alternatif solusi inkonsistensi Indonesia sebagai pihak yang telah meratifikasi WTO dan TRIMs adalah dengan (a.) country specific exception yang diberikan dengan cara mengecualikan atau membatasi partisipasi investor asing pada bidang-bidang usaha industri tertentu atas dasar perekonomian nasional dan kebijakan sosial; (b.) mekanisme notifikasi yang memegang peranan penting terkait investasi karena pembatasan yang telah dinotifikasikkan dapat terus dilanjutkan dan terbebas dari tuntutan hukum yang diajukan oleh negara lain atas pelanggaran TRIMs; (c.) prinsip transparansi yang terwujud dalam sikap negara anggota untuk mendukung keterbukaan dalam mencapai keberhasilan TRIMs. Selain untuk mendukung komitmen suatu negara, penerapan prinsip transparansi juga sebagai faktor yang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya.

Actions (login required)

View Item