MOH. SODIKIN, 041042004 (2013) PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK USAHA JASA KONSTRUKSI ATAS PENGENAAN PPH FINAL DAN KEMUDAHAN ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK DI SURABAYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-sodikinmoh-26956-7.abstr-k.pdf Download (130kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-sodikinmoh-26956-1.full text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Empat azas yang diajukan oleh Adam Smith dalam pemungutan pajak yang baik, antara lain bahwa pajak harus adil dan merata sesuai dengan kemampuan, Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, Pajak harus jelas dan pasti sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, Pemungutan pajak harus efisien dimana hasil pemunugutan pajak harus jauh lebih besar dari biaya pemungutanya. Penghasilan atas jasa usaha konstruksi diatur dalam undang undang pajak penghasilan pasal 4 ( 2 ) dan bersifat final dan mengacu pada peraturan pemerintah No 51 tahun 2008 Jo PP No 40 tahun 2009. Alasan diberlakukanya peraturan pemerintah nomor 51 adalah sangat sederhana, mudah dalam pengadministrasianya dan yang lebih penting bagi negara adalah kepastian penerimaan pajak bagi negara. Sedang bagi wajib pajak PPh final tersebut cenderung tidak adil dan tidak memenuhi unsur azas keadilan yang menganut ” ability to pay principle ” dimana pembebanan pajak didasarkan kepada seberapa besar penghasilan netto yang didapatkan. Ketidak adilan ini akan semakin terasa apabila wajib pajak diharuskan membayar pajak meskipun menderita kerugian, dan kerugian ini tidak bisa dikompensasikan ke tahun tahun berikutnya. Faktor keadilan dalam ranah pengenaan PPh usaha jasa konstruksi sesuai PP no 40 tahun 2008 jo PP no 51 tahun 2009 sangat subyektif karena persepsi ketidak adilan dalam perlakuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha jasa konstruksi Kemudahan administrasi pajak adalah suatu sarana yang disediakan oleh Dirjen pajak kepada para wajib pajak, dengan tujuan kesederhanaan dalam pemungutan pajak serta berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jendral Pajak. Fasilitas kemudahan administrasi pajak bukan faktor utama dalam kepatuhan wajib pajak.

Actions (login required)

View Item