DIANA S.A.NATALIA TABUN, 071144015 (2013) PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BELU (Kajian Tentang Kendala dan Cara Perempuan Mensiasati Kultur). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-tabundiana-27104-8.abstr-k.pdf Download (172kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-tabundiana-27104-1.full text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menggambarkan pentingnya struktur peluang politik bagi partisipasi politik perempuan anggota legislatif dalam mensiasati kultur di Kabupaten Belu dimana hal ini berbeda dengan kultur di daerah lain di Indonesia yang menganut sistem budaya patriarkhi, motivasi perempuan untuk terlibat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual dari tingkatan yang berbeda, dimensi dan situasi politik. Perempuan dapat menangkap peluang yang disajikan namun hal itu tentu akan mendapat intervensi secara bersamaan yang kemudian akan dibatasi dan bahkan dibentuk oleh karakter budaya yang ada dimasyarakat Belu. Melalui partisipasi tersebut, perempuan akan mampu pada gilirannya untuk dapat memodifikasi struktur peluang politik itu sendiri, sehingga mendefinisikan keterlibatan mereka. Dalam penelitian ini peneliti memilih partisipasi politik perempuan dalam partai politik di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur, sebagai lokasi penelitian, dengan subyek penelitian anggota legislatif perempuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, in-depth interview dan penelaahan terhadap dokumen tertulis. Setelah data dikumpulkan dilakukan analisis data dengan cara mengkategorikan berbagai data yang telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Adapun cara yang digunakan kaum perempuan di kabupaten Belu adalah pendekatan budaya yang dilakukan perempuan anggota legislatif terhadap para tokoh adat, tokoh partai, tokoh agama dan lain-lain sebelum pemilihan umum berlangsung. Pendekatan budaya ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh suami atau kerabat perempuan terhadap tokoh–tokoh tersebut bahwa istri atau perempuan akan menjadi pengurus partai politik atau menjadi anggota legislatif. Budaya bukan untuk memasung potensi dan kebebasan perempuan. Begitu pula institusi-institusi kekuasaan formal negara tidak boleh mendiskriminasikan kemampuan perempuan. Hal ini memberikan referensi, bahwa partisipasi politik perempuan anggota legislatif dalam partai politik harus mempunyai motivasi untuk menganalisis peluang yang disajikan oleh sistem politik atau negara bagi perempuan.

Actions (login required)

View Item