RICKI BERLI GANI, 031141013 (2013) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERKAIT PEMBERITAAN OLEH PERS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-ganirickib-27181-3.abstr-k.pdf Download (277kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-ganirickib-27181-1.full text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Hak kebebasan pers yang merupakan cerminan dari hak kebebasan berpendapat, berekspressi dan mendapatkan informasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pers sebagai lembaga sosial dalam masyarakat di media massa memiliki fungsi positif yang sangat penting untuk perkembangan masyarakat. Namun dibalik kebebasan dan fungsi positif pers tersebut tidak luput dari hal negatif, seperti mengenai pemberitaan kejahatan terlalu berlebihan, pemberitaan yang bersifat sensasional, mengarah kepornografi, menyalahkan seseorang atau kelompok masyarakat dan lain-lain yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam pemberitaan tersebut tidak jarang melanggar hak privasi korban kekerasan seksual dalam pemberitaan pers dimedia massa. Untuk itu diperlukan perlindungan akan hak privasi tersebut, dimana korban kekerasan seksual sendiri sudah menderita akibat kejadian yang dialaminya menjadi korban kekerasan seksual. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertama, perkembangan dan kemajuan teknologi terutama dalam teknologi informasi membuat kesempatan melakukan pelanggaran terhadap privasi seseorang sangat sering terjadi. Pelanggaran tersebut tidak hanya dilalukan oleh perorangan, badan hukum seperti pers pun dapat melakukan perbuatan melanggar hak privasi tersebut, terlebih kepada korban kekerasan seksual hal ini dikarenakan pengaturan privasi dalam ketentuan hukum Indonesia tidak diatur secara khusus dan kedua, pertanggungjawaban seseorang dalam karena terpenuhinya tindak pidana dimana suatu tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (asas legalitas) dan dipenuhinya juga pertanggungjawaban pidana (asas tiada pidana karena tiada kesalahan).

Actions (login required)

View Item