WAHYU INDAH DJATI, 030810134 (2013) PENERAPAN PRINSIP RULE OF REASON DALAM KASUS PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-djatiwahyu-27184-6.abstr-k.pdf Download (237kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-djatiwahyu-27184-1.full text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Prinsip Rule of Reason merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan melakukan interpretasi terhadap undang-undang seperti mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Hal ini disebabkan karena perjanjian-perjanjian maupun kegiatan usaha yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak semuanya dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dan menimbulkan kerugian pada masyarakat. Sebaliknya, perjanjian-perjanjian maupun kegiatan-kegiatan tersebut dapat juga menimbulkan dinamika persaingan usaha yang sehat. Oleh karenanya, pendekatan ini digunakan sebagai penyaring untuk menentukan apakah mereka menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak. Pendekatan Rule of Reason dan Per se illegal telah lama diterapkan dalam bidang hukum persaingan usaha untuk menilai apakah suatu kegiatan maupun perjanjian yang dilakukan oleh Pelaku Usaha telah atau berpotensi untuk melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua pendekatan ini pertama kali tercantum dalam beberapa substansi terhadap Sherman Act 1980, yang merupakan Undang-Undang Anti Monopoli AS, dan pertama kali diimplementasikan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 1899 (untuk Per se illegal) dan pada 1911 (untuk Rule of Reason) dalam putusan atas beberapa kasus antitrust. Sebagai pioneer dalam bidang persaingan usaha, maka pendekatan-pendekatan yang diimplementasikan di AS juga turut diimplementasikan oleh negara-negara lainnya sebagai praktek kebiasaan (customary practice) dalam bidang persaingan usaha. Demikian halnya dengan Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, pendekatan Rule of Reason dapat diidentifikasikan melalui penggunan redaksi “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan. Sedangkan penerapan pendekatan Per se illegal biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “... yang dapat mengakibatkan ...”. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka KPPU juga menerapkan kedua pendekatan ini dalam pengambilan keputusan atas perkara-perkara persaingan usaha.

Actions (login required)

View Item