WAHYUDI SIREGAR, 031141189 (2013) PEMBATALAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PADA WILAYAH TAMBANG DI KONAWE SELATAN : Analisis Perkara Nomor.27/G.TUN/2011/PTUN-KDI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-siregarwah-27196-3.abstr-k.pdf Download (90kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-siregarwah-27196-1.full text.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB) | Request a copy

Abstract

Hak Guna Usaha adalah merupakan hak yang dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia maupun Badan Hukum yang didirikan dI Indonesia. Terhadap HGU tidak dapat diberikan Hak lain tanpa izin dari pemilik HGU. Dalam Perkara Nomor.27/G.TUN/2011/PTUN-KDI Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan telah menerbitkan hak lain atas HGU yaitu dengan Izin Usaha Pertambangan kepada perusahaan lain. Akibat dari diberikannnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah Kabupaten Konawe Selatan pada wilayah yang telah memperoleh HGU adalah terjadinya tumpang tindih hak atas tanah. Hal tersebut mebuat status hak yang diberikan kepada pemegang HGU dan IUP tidak menjadi jelas dan menimbulkan masalah bagi para pihak. Sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh Pihak PT. Asari Karya Buana mengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan terhadap IUP yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Kepada PT. Ashari Karya Buana. Dalam perkara tersebut majelis hakim menolak permohonan pembatalan Surat Keputusan IUP yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dengan alasan bahwa gugatan dari pemohon telah lewat waktu dari yang telah ditentukan dalam pengajuan suatu pembatalan atas surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Kabupaten Konawe Selatan karena telah melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka kewenangan PTUN Kendari untuk memeriksa, mengadili dan memutus menjadi terhalangi karena apa yang diajukan oleh penggugat berupa gugatan tersebut telah lewat waktu (verjaaring). Dimana gugatan seharusnya didaftarkan paling lama 90 hari sejak dikeluarkan dan diumumkannya atau diserahkannya surat keputusan tersebut kepada penggugat.

Actions (login required)

View Item