MOH. ASLAN HARTANTO PUTRA TAWULO, 031141188 (2013) PENGATURAN DAN PELAKSANAAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-tawulomoha-27208-3.abstr-t.pdf Download (101kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-tawulomoha-27208-1.full text.pdf Restricted to Registered users only Download (706kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis pembatasan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan akibat hukum terhadap tidak dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dalam penataan organisasi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pejabat tata usaha negara. Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian Normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundangundangan (statute approach) serta mengacu pada bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan cara inpentarisasi hukum positif dan penelusuran kepustakaan terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa ratio legis Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman dalam pembentukan organisasi perangkat daerah, memberikan arah yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah, dan akibat hukum terhadap tidak dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dalam penataan organisasi pemerintahan daerah dapat diberikan sanksi yang berupa pengambilan atau pencabutan hak otonom dengan cara menggabungkan atau mengembalikan daerah tersebut menjadi satu kepada daerah induknya karena tindakan melanggar perintah peraturan pemerintah tersebut dinyatakan tindakan inkonstitusional (pelanggaran terhadap konstitusi/UUD 1945) dan dapat diberikan sanksi pengurangan dan pemberhentian pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Actions (login required)

View Item