RUSLAN, 031141195 (2013) PERUMUSAN MATERI MUATAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN KOLAKA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-ruslan-27214-3.abstr-k.pdf Download (94kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-ruslan-27214-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (590kB) | Request a copy

Abstract

Salah satu tiang utama dalam penyelengaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang baik, harmonis, dan muda diterapkan dalam masyarakat. Sebagai suatu wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah. Keberadaan Perda tidak dapat dipisahkan dari kerangka sistem peraturan Perundang-Undangan, yang secara hirarki kedudukan Perda berada paling bawah setelah Peraturan Presiden sebagaimana yang diatur dalam Undangundang Nomor 10 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tipe penelitian Penelitian hukum ini merupakan penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan pendekatan pendekatan konseptul (conceptual approach). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitioan ini dapat dibedakan menjadi bahanbahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Pengumpulan dan pengolaan bahan hukum dari penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum primer yaitu peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum skunder berupa buku-buku dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan menganalisis permasalah yang diangkat dalam penelitian ini dengan menelaah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Berdasarkan Hasil penelitian diketahui bahwa dalam meteri muatan Ketentuan Pidana dalam pasal 155 sampai 161 Perda Kab. Kolaka No. 11 Tahun 2010 jelas menyalahi ketentuan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah , yaitu : 1. Mengenai sanksi pidana badan dimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara disebutkan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) hingga pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. 2. Mengenai sanksi pidana denda dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara disebutkan denda paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) hingga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) , Ketentuan yang termuat dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyangkut pidana badan disebutkan pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan dan menyangkut pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) , jelaslah ketentuan sanksi pidana badan dan sanksi denda dalam pasal-pasal ketentuan pidana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 tahun 2010tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara secara hirarki telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian pula bahwa Perda tersebut tidak menerapkan asas “ lex superior derogat legi inferiori “ sebagai konsekwensinya jelaslah Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dibatalkan atau batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 145 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 yang perupakan aturan yang lebih tinggi darinya, menyebutkan “Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah”. Dengan demikian pula kewenangan melekat pada diri Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah selaku Penegak hukum atas pemberlakuan Perda tersebut dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Actions (login required)

View Item