SAN LUCIA YOSEPHA BOKU, 031142140 (2013) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PIUTANG TERHADAP DEBITOR YANG MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 741/PK/Pdt/2010). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-bokusanluc-27223-6.abstr-k.pdf Download (234kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-bokusanluc-27223-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang dalam kehidupan masyarakat sering kali menimbulkan banyak masalah. Terlebih apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum utangnya lunas. Jika perjanjian yang dibuat tidak jelas maka akan terjadi kerancuan bagi pihak kreditor untuk menagih piutangnya kepada ahli waris yang sah. Hal ini dapat menimbulkan kerugian baik secara moral maupun materi. Salah satunya adalah kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 741/PK/Pdt/2010. Pada tesis ini, akan di bahas tentang perlindungan hukum bagi keditor atas piutangnya terhadap debitor yang telah meninggal dunia. Permasalahan yang dibahas adalah apakah tepat putusan Mahkamah Agung yang menolak utang pewaris ditagih kepada anak-isterinya dan bagaimana solusi hukum yang dapat dilakukan oleh kreditot atas piutannya terhadap debitor yang meninggal.. Penelitian tesis ini mengggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sehingga permasalahan yang ada di analisis dengan perundang-undangan dan konsep yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi keditor atas piutangnya terhadap debitor yang telah meninggal dunia, dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan tetap. Bahwa putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama atau kepercayaannya masing-masing. Selain itu dalam Pasal 2 ayat (2) di sebutkan bahwa perkawinan yang telah sah menurut agama tersebut harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara Sucipto dengan Herijana tidak terikat perkawinan yang sah dan Sucipto tidak pernah mengakui Edi Sucipto dan Edwin Sucipto sebagai anaknya. Oleh karena itu tidak ada hubungan hukum antara Sucipto dengan Herijana sebagai ahli waris sehingga utang Pewaris (Sucipto) tidak dapat ditagih kepada Herijana dan anak-anaknya. Bagi Kreditor diberikan solusi untuk menggugat ahli waris yang sah dari pewaris dengan meletakan sita jaminan atau consevatoir beslag.

Actions (login required)

View Item