I GUSTI AGUNG AYU ADI NARISWARI, 031142147 (2013) TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENENTUAN HARGA LIMIT LELANG EKSEKUSI YANG MERUGIKAN PIHAK DEBITUR. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-nariswarii-27465-5.abstr-k.pdf Download (108kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-nariswarii-27465-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (557kB) | Request a copy

Abstract

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum yang dilakukan dengan cara penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Untuk mencapai harga tertinggi diperlukan adanya patokan harga yaitu Harga Limit yang ditetapkan penjual/pemilik barang. Dalam hal lelang eksekusi yang merupakan lelang untuk melakukan putusan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu, maka posisi penjual adalah pihak yang menguasai barang (kreditur). Dalam penentuan harga limit lelang eksekusi, penjual tidak boleh mengabaikan kepentingan pemilik barang sebenarnya (debitur). Jika dilakukan dengan sewenang-wenang tentu akan menimbulkan kerugian bagi debitur. Masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas harga limit lelang eksekusi dan upaya hukum yang dapat dilakukan debitur terhadap lelang yang sudah merugikannya. Untuk dapat menganalisa permasalahan tersebut, metode pendekatan yang digunakan adalah statue approach, case approach, dan conseptual approach. Dengan pendekatan tersebut, peraturan-peraturan dicari relevansinya dengan permasalahan yang dibahas, apabila dalam peraturan-peraturan tersebut tidak diatur, maka dianalisa berdasarkan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Berdasarkan metode tersebut dapat disimpulkan bahwa harga limit lelang eksekusi merupakan kewenangan mutlak penjual berdasarkan penilaian atau penaksiran, karena dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak diatur kriteria penentuan harga limit. Karena kurangnya pengaturan inilah seringkali hak debitur diabaikan. Atas kerugian tersebut debitur dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri. Namun apabila lelang baru sebatas diumumkan, debitur dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk mengadakan lelang ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Actions (login required)

View Item