SYAIFUL MA'ARIF, 030943055 (2011) PEROLEHAN HAK GUNA BANGUNAN YANG BERASAL DARI KONVERSI EX HAK BARAT (STUDI KASUS HAK GUNA BANGUNAN EX. STANVAC). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-maarifsyai-27467-10.bab-p.pdf Download (223kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-maarifsyai-27467-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (517kB) | Request a copy

Abstract

Konversi merupakan pengaturan dari hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA untuk masuk sistem dalam dari UUPA. Konversi pengaturannya diatur lebih lanjut dalam Pasal VI, di dalam ketentuan mengenai Konversi ini yang dalam pelaksanannya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 tentang pelaksanaannya beberapa Ketentuan Undang-undang Pokok Agraria, khususnya Pasal 19 dan 22. Dalam Pasal 19 disebutkan, Konversi hak-hak agrarisch eigendom menjadi Hak Milik, Hak Guna Bangunan , Atau Hak Guna Usaha sebagai yang dimaksud dalam Pasal 11, Ketentuan – Ketentuan Konversi Undang – Undang Pokok Agraria yang dilaksanakan pejabat yang bertugas menyelenggarakan pendaftran tanah menurut Peraturan Menteri No. 9 Tahun 1959, setelah diterimanya salinan surat keputusan penegasan dari Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan (ayat (1)). Pengajuan untuk memperoleh konversi dapat dilakukan oleh yang mempunyai hak/kepentingan yang harus disertai bukti kewarganegaraan dari yang mempunyai Hak. Proses Perolehan Hak Guna Bangunan melalui Konversi dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang keberatan atas perolehan hak konversi, dapat melakukan upaya hukum dengan gugatan perdata, gugatan pembatalan, dan pelaporan pidana atau kehendak penyidik sendiri jika dianggap sebagai perbuatan pidana.

Actions (login required)

View Item