DERMAWAN GINTING, 031043060 (2012) PROBLEM YURIDIS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PEMERINTAHAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-gintingder-27700-3.abst-k.pdf Download (32kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-gintingder-27700-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (785kB) | Request a copy

Abstract

Pelayanan publik merupakan hak setiap orang dan merupakan suatu kewajiban dari badan hukum publik untuk memberikan pelayanan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, namun kenyataannya masih banyak kendala di lapangan yang mengalami kesulitan dalam hal memperoleh pelayanan yang merupakan haknya tersebut. Hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan barang publik tersebut meliputi pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik meliputi pelayanan barang, pelayanan jasa dan pelayanan administratif dalam konteks prinsip-prinsip good governance khususnya asas kepastian hukum dan keterbukaan salah satu di antaranya yaitu pelayanan izin usaha, yang berarti dalam memberikan pelayanan administratif tersebut, masyarakat yang membutuhkan memperoleh pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum berarti perbuatan untuk memberikan perlindungan dari segi peraturan perundang-undangan.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 THP.03/13 Gin p
Uncontrolled Keywords:	Pelayanan publik, perlindungan hukum, dan good governance
Subjects:	H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV40-69 Social service. Social work. Charity organization and practice J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K133 Legal aid. Legal assistance to the poor K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3440-3460 Civil service. Government officials and employees
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM DERMAWAN GINTING, 031043060 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Tatiek Sri Djatmiati, Prof., Dr.,S.H., M.H UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited:	2016
Last Modified:	15 Aug 2016 12:53
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37456
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item