SRI WAHYUNI, 031141111 (2013) PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-wahyunisri-27722-3.abstr-i.pdf Download (190kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-wahyunisri-27722-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis dimasukkannya kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ke dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan wewenang pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, memberikan analisa yuridis pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan sumber penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka. Analisa bahan hukum dilaksanakan dengan memahami gejala yang diteliti untuk kemudian mendeskripsikan data-data yang diperoleh selama penelitian dan mengkualitatifkan data sebagai fokus utama dari penelitian hukum ini sehingga dapat memberikan gambaran utuh dan menyeluruh bagi fenomena yang diteliti, dan pada akhirnya memberikan simpulan yang solutif untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dengan memberikan rekomendasi seperlunya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, pertama, ratio legis dimasukkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ke dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan karena masih ada Ketetapan MPR yang berlaku yang merupakan aturan dasar dan belum dibentuk peraturan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, wewenang pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat berada di tangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan penafsir tunggal konstitusi dengan tidak menutup peran Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang berwenang untuk meninjau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih ada.

Actions (login required)

View Item