YUSUF PERKASA GUSTAMAN, 030415984 (2009) PERSAINGAN TARIF OPERATOR SELULER DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA DAN IMPLIKASINYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-gustamanyu-10332-fh42_09-k.pdf Download (278kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2009-gustamanyu-9939-fh4209.pdf Restricted to Registered users only Download (606kB) | Request a copy

Abstract

Persaingan tarif operator seluler dalam perspektif hukum persaingan usaha di tinjau dengan analisa ekonomi dapat dibagi menjadi relevant market, market power, barrier to entry dan strategi harga. Relevant market kaitannya dengan kasus ini adalah mengenai penggunaan jasa telekomunikasi seluler yang sejenis karena masing-masing pelaku usaha dalam hal ini perusahaan operator seluler bergerak di bidang usaha yang sama yaitu menawarkan produk-produk berupa layanan komunikasi dengan sistem teknologi yang canggih sehingga memungkinkan untuk mengirimkan pesan singkat atau SMS (Short Message Service), telepon, serta jaringan internet yang kesemuanya itu dapat dilakukan melalui telepon genggam. Market power yang dimaksud dalam kasus ini adalah beberapa produk dari operator seluler yang mempunyai kekuatan yang sama pada pasar yang bersangkutan di karenakan beberapa produk tersebut telah memiliki brand image yang melekat di masyarakat. Barrier to entry yang ada dalam kasus ini adalah berupa hambatan yaitu ketika pelaku usaha lain atau pelaku usaha pesaingnya tidak dapat memasuki wilayah bidang usaha tersebut pada pasar yang bersangkutan dapat dicontohkan seperti AXIS dan 3 (Three) yang saat ini terkesan "tidak laku" karena adanya produk lama yang lebih dominan atas pengusaan harga tarif SMS maupun telepon seperti produk XL dan IM3. Strategi harga yang dimaksud dalam kasus ini adalah Price Matching karena terdapat indikasi adanya perjanjian sesama operator seluler untuk menetapkan tarif yang seragam. Strategi harga lainnya adalah Inducing Brand Loyalty atau kesetiaan pada merek tertentu. Analisa dalam Putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2007 yaitu telah terbukti bahwa PT Excelkomindo Pratama, Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, PT Bakrie Telecom, PT Mobile-8 Telecom, Tbk, PT Smart Telecom telah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Analisa dalam kasus mengenai persaingan tarif telepon operator seluler yang berkaitan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu apabila pelaku usaha operator seluler benar-benar menetapkan tarif di bawah Rp. 38,- maka hal tersebut dapat mengindikasikan telah terjadinya pelanggaran berupa perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun apabila tidak ditemukan adanya perjanjian maka dapat diindikasikan terjadi jual rugi atau predatory pricing sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lahirnya perjanjian baku yang tujuan semula merupakan untuk mencapai tujuan ekonomi secara efisien, praktis dan cepat, yang oleh pelaku usaha dimanfaatkan demi keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan keadaan. Konsumen telekomunikasi sudah selayaknya mendapatkan perlindungan melalui aturan yang jelas. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah mengatur, operator wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pelanggan. Prinsip ini penting agar pelanggan tidak dirugikan oleh operator karena tidak adanya standarisasi pelayanan.

Actions (login required)

View Item