Hendra Kusuma Wardana, 030810558M (2010) YURISDIKSI TERHADAP CYBERCRIME. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2010-wardanahen-12481-th2910-k.pdf Download (311kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2010-wardanahen-10818-th2910-y.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penentuan locus delictie dalam perkara cybercrime berkaitan dengan penentuan yurisdiksi (cyberjurisdiction) untuk menerapkan hukum pidana suatu negara serta berkaitan kompetensi pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ( Jus Puniendi ), jika dalam tindak pidana tersebut terdapat satu atau lebih unsur asing, maka kekuasaan pidana suatu negara tidak dapat secara sepihak diterapkan begitu saja ketentuan hukum pidana nasionalnya tanpa mempertimbangkan kemungkinan penerapan hukum pidana negara lain. Disamping itu, penentuan locus delictie dalam perkara cybercrime sangat sulit untuk ditentukan, sehingga untuk menentukan locus delictie guna menentukan yurisdiksi digunakan pendekatan-pendekatan beberapa faktor pendukung berdasarkan teori-teori yurisdiksi mengingat tindak pidana tersebut dilakukan di dalam cyberspace yang sifatnya tidak mengenal batas wilayah serta dapat dilakukan lintas negara, karena orang dapat melakukan tindak pidana cybercrime dimana saja dan akibat yang ditimbulkan bisa saja terjadi ditempat atau wilayah lain yang berbeda dengan tempat atau wilayah tindak pidana cybercrime dilakukan. Menjadi permasalahan adalah tidak jelasnya faktor konstitutif untuk menentukan yurisdiksi cybercrime, apakah berdasarkan tempat kejadian perkara? apakah berdasarkan negara tempat pelaku berada? apakah berdasarkan tempat dimana akibat konstitutif berada atau apakah berdasarkan negara tempat pemilik komputer yang diserang ? atau keseluruhan faktor tersebut menjadi satu ?. Dalam penanganan cybercrime banyak negara menggunakan pendekatan berbeda dalam menerapkan yurisdiksinya, sehingga terkadang menimbulkan konflik yurisdiksi diantara negara-negara tersebut. Disamping itu, alat bukti sebagaimana di atur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam praktik kurang dapat mengakomodir sebagai landasan yuridis manakala alat-alat bukti yang dipergunakan untuk melakukan pembuktian delik cybercrime dengan menggunakan media alat bukti digital ( digital evidence ), baik berupa informasi elektronik maupun dokumen elektronik. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Selanjutnya disebut UU ITE ), terdapat kepastian hukum terhadap alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE sehingga upaya menjerat pelaku cybercrime dapat dilakukan. Hanya saja, tidak semua informasi maupun dokumen elektronik memiliki integritas dan validitas sehingga mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan. Tesis ini merupakan legal research dengan menggunakan metode pendekatan statute approach, conceptual approach dan comparative approach dalam tesis ini akan dibahas lebih jauh mengenai penerapan asas yurisdiksi cybercrime dalam hukum pidana internasional, serta wewenang yurisdiksi yang dimiliki Indonesia berdasarkan Pasal 2 KUHP serta Pasal 2 UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan asas yurisdiksi tersebut didasarkan pada pendekatan asas locus delictie yang diatur dalam Pasal 84 ayat 1 KUHAP dengan pendekatan teori-teori dalam yurisprudensi terkait penerapan locus delictie tersebut. Disamping itu, mengingat tidak semua informasi maupun dokumen elektronik memiliki integritas dan validitas sehingga mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan, maka dalam tesis ini akan dibahas mengenai standard yang digunakan dalam menilai validitas dan intergritas suatu bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan berdasarkan ketentuan dalam UU ITE serta prosedur yang telah diterapakan secara internaswional, sehingga penggunaan bukti elektronik dapat secara konsisten dilakukan. Akhir kata, semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH 29/10 War y
Uncontrolled Keywords:	Cyber Jurisdiction, Locus Delictie,Digital Evidence, Court Examination
Subjects:	H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV6001-7220.5 Criminology > HV6035-6197 Criminal anthropology
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Hendra Kusuma Wardana, 030810558M UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Nur Basuki Winarno, Dr., S.H., M.Hum UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Husnul Khotimah
Date Deposited:	2016
Last Modified:	11 Oct 2016 05:21
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37528
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item