Fenny Hudaya Sulistyo, 030810481 N (2010) PENGGUNAAN BENTUK PARTIJ AKTA DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS OLEH NOTARIS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2010-sulistyofe-12398-tmk122-k.pdf Download (321kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2010-sulistyofe-10907-tmk.122-p.pdf Restricted to Registered users only Download (748kB) | Request a copy

Abstract

Dalam kehidupan manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang disebut kematian, dimana peristiwa hukum ini akan menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud antara lain adalah pengaturan mengenai pembagian harta warisan dari orang yang meninggal dunia tersebut atau yang disebut pewaris. Untuk itu diperlukan surat keterangan waris, dimana substansinya memuat tentang keterangan tentang siapa yang menjadi ahli waris atau yang menjadi legetaris dari seseorang yang meninggal dunia, berikut bagian masing-masing. Notaris berwenang membuat surat keterangan waris untuk masyarakat yang masuk dalam golongan Timur Asing. Namun bentuk format surat keterangan waris ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maka perlu adanya unifikasi hukum yang mengatur tentang bentuk format surat keterangan waris oleh notaris ini. Dengan kewenangan yang ada pada notaris dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka notaris atas permintaan para pihak yaitu para ahli waris dapat membuatkan bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian hak waris dalam bentuk format partij akta. Dengan menggunakan bentuk format partij akta, maka akibat hukumnya adalah materi atau substansi dari akta tersebut menjadi tanggung jawab para pihak yang menyatakannya atau menerangkannya di hadapan notaris. Notaris hanya bertanggungjawab untuk segi formalitasnya dan lahiriah mengenai bentuk akta. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

Actions (login required)

View Item