Saputra.Levy Regen, 030810468 N (2010) KEKUATAN HUKUM DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ASBTRAK) gdlhub-gdl-s2-2010-saputralev-12480-tmk135-k.pdf Download (275kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2010-saputralev-10931-tmk.135-k.pdf Restricted to Registered users only Download (763kB) | Request a copy

Abstract

Untuk mengetahui dokumen elektronik mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian di indonesia. Maka berdasarkan ketentuan Pasl 5, Pasal 6, pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diketahui bahwa dokumen elektronik termasuk didalamnya tanda tangan elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang mengunakan sistem pengaman berupa sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta sepanjang dokumen tersebut tidak disyaratkan oleh Undang-Undang harus dibuat dalam betuk tulisan maupun dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, dan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dokumen elektronik dalam sistem pembuktian di indonesia ditinjau dari segi akta. Maka dapat diketahui bahwa dokumen elektronik yang disejajarkan dengan dokumen tertulis dikategorikan sebagai akta dibawah tangan sebagaimana didukung pula dengan penerapan dan penafsiran atau interprestasi gramatikal terhadap ketentuan Pasal 1869 BW. Dan sasaran penyusunan tesis ini adalah bagaimana kekuatan hukum dan kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian di indonesia. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang sangat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya

Actions (login required)

View Item