Riris Aswinardani, 030810478 N (2010) EKSISTENSI PARATE EKSEKUSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2010-aswinardan-12503-tmk081-k.pdf Download (317kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2010-aswinardan-11029-tmk.081-e.pdf Restricted to Registered users only Download (811kB) | Request a copy

Abstract

Lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah merupakan undang-undang yang diharapkan membawa angin segar bagi pelaku bisnis terutama pada kalangan lembaga keuangan perbankan. Jaminan berupa Hak atas Tanah dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur, karena dapat memberikan keamanan bagi bank dari segi hukumnya maupun dari nilai ekonomisnya yang pada umunya meningkat terus. Akan timbul masalah bila pihak debitur tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya terhadap pihak kreditur yaitu wanprestasi bahkan pembayarannya macet, maka disinilah timbul persoalan yang mendasar, yakni bagaimana cara mengembalikan sisa piutangnya dari pihak debitur. Eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan pihak kredit, sederhana dan tidak berbelit-belit. Yang menjadi titik fokus adalah eksekusi dengan menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum atas kekuasaan sendiri serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut yang ditentukan oleh pasal 6 dan pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT. Isi yang diatur oleh kedua pasal tersebut tidaklah mengandung makna yang sama, dimana menurut pasal 6, kewenangan pemegang Hak Tanggungan pertama untuk mejual obyek Hak Tanggungan diberikan oleh hukum sendiri (ex lege), sedangkan menurut pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT, kewenangan pemegang Hak Tanggungan pertama ditentukan oleh adanya klausula perjanjian. Terdapat kerancuan pengaturan mengenai perolehan hak kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama, karena di satu sisi hak itu terlahir karena undang-undang di sisi lain hak tersebut terlahir secara diperjanjikan, sehingga pengertian parate executie menimbulkan makna ganda/kabur.

Actions (login required)

View Item