Adi Hendrajaya, 030810476 N (2010) KLAUSULA ARBITRASE DALAM KONTRAK DAGANG. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2010-hendrajaya-12458-tmk151-k.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2010-hendrajaya-11036-tmk.151-k.pdf Restricted to Registered users only Download (600kB) | Request a copy

Abstract

Keberadaaan Lembaga Aribtrase dalam tatanan Hukum Indonesia bukanlah sesuatu hal yang asing, terutama dalam penyelesaian sengketa dagang. Disisi lain dengan adanya klausula arbitrase, maka akan membawa konsekuensi pada tidak berwenangnya Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Selanjutnya yang berwenang mengadili sengketa yang timbul dalam kontrak dagang yang telah mencantumkan klausula arbitrase di dalamnya, adalah arbitrase yang telah ditunjuk dan disepakati bersama diantara para pihak.Sesuai dengan Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka putusan dari Lembaga Arbitrase hanya dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai domisili termohon, maupun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat khusus untuk melaksanakan putusan Arbitrase Internasional. Adanya penetapan tersebut tidak lain agar pelaksanaan eksekusi dari putusan lembaga arbitrase dapat dilaksanakan. Namun timbul beberapa permasalahan ketika terdapat pembatalan terhadap putusan Arbitrase tersebut. Hal ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase dilaksanakan. Dengan demikian timbul beberapa permasalahan diantaranya, pertama apakah eksekusi akan tetap dilaksanakan walaupun terdapat pembatalan putusan Arbitrase. Kedua, jika dilakukan banding terhadap pembatalan putusan arbitrase apakah pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase tetap akan dilaksanakan atau menunggu hingga proses banding selesai dan ada penetapan putusan baru dari pengadilan yang berwenang atau justru tetap dapat dilaksanakan eksekusi putusan arbitrase tersebut sesuai dengan penetapan pengadilan sebelum ada pembatalan putusan. Pelaksanaan eksekusi sangat memberikan dampak besar terhadap tereksekusi. Dimana jikalau eksekusi yang telah dilaksanakan ternyata menimbulkan kerugian bagi pihak yang teresksekusi, apakah dapat diberikan ganti rugi sebagai akibat telah dilaksanakan eksekusi putusan arbitrase tersebut. Dengan demikian perlu menelaah kewenangan pengadilan terhadap putusan arbitrse, asas-asas pelaksanaan eksekusi serta dasar hukum dilaksanakannya ekseksusi putusan arbitrase yang saat ini pengaturan pelaksanaan eksekusi dalam Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni Undang-undang No.30 Tahun 1999, tetap mengikuti Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK. 15/10 Hen k
Uncontrolled Keywords:	Arbitrase; Kontrak dagang
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM Adi Hendrajaya, 030810476 N UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor H. BASUKI REKSO WIBOWO, Prof. DR.,S.H., M.S UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Deby Felnia
Date Deposited:	2016
Last Modified:	26 Oct 2016 15:49
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37581
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item