WORO WIKAN MAHESWARI, 090710311 M (2009) PERAN DAN POSISI SEKOLAH DAN MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH STUDI DI KOTA SURABAYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2010-maheswariw-12623-abstrak-9.pdf Download (311kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2010-maheswariw-11115-ts1109-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemberian sebagian kewenangan pengelolaan pendidikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat melalui desentralisasi pendidikan merupakan upaya pemerintah (pusat) untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia. Komitmen pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat memajukan pendidikan. Pemerintah memberi ruang partisipasi kepada masyarakat di sekolah dalam sebuah wadah/saluran yang disebut komite sekolah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berjenis deskriptif, dan subjek penelitian merepresentasikan pemerintah, sekolah, dan masyarakat dengan kategorisasi sekolah yaitu sekolah favorit-yang mayoritas masyarakat sekolahnya berasal dari keluarga mampu, dan tidak favorit (pinggiran)-yang mayoritas masyarakat sekolahnya adalah masyarakat tidak mampu, serta sekolah inklusi di pinggiran kota- yang banyak dihuni anak didik berkebutuhan khusus dan berasal dari keluarga menengah ke bawah, penelitian ini mengungkap dengan menggambarkan realitas di sekolah negeri hubungan antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah di Kota Surabaya yang ternyata kurang harmonis dan saling berebut pengaruh dalam pembuatan kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan menguntungkan pihaknya. Hal ini karena terjadi kompetisi dari para aktor kepentingan baik dari pemerintah, sekolah, maupun masyarakat. Kontroversi-kontroversi terjadi selama pelaksanaan kebijakan yang berpengaruh pada pembuatan kebijakan selanjutnya. Para aktor memainkan perannya sedemikian rupa untuk menyelamatkan posisinya dan mencari keuntungan baik secara ekonomi maupun politis dalam kebijakan pendanaan. Sekolah tidak dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Selain itu,memandulnya peran komite sekolah menyebabkan lahirnya kebijakan-kebijakan interventif dari pemerintah. Kebijakan interventif seperti BOS dan BOPDA menyebabkan peran dan posisi sekolah dan masyarakat semakin lemah karena kebijakan tersebut mematikan karakteristik lokal serta mengesampingkan peran masyarakat di sekolah. Kondisi demikian memberi peluang kepada para politisi untuk masuk dalam ruang-ruang publik di sekolah dan menggantikan peran komite sekolah. Padahal semua kegiatan pendidikan tidak bisa terlepas dari peran dan posisi sekolah dan masyarakat. Masyarakat menjadi pelaku dari proses pendidikan. Namun masyarakat menolak berpartisipasi dana melalui komite sekolah maupun langsung kepada sekolah. Kondisi ini memperbesar peran pemerintah dan menguatkan posisi pemerintah terhadap sekolah negeri dan berdampak tidak tercapainya otonomi.

Actions (login required)

View Item